KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wah! THR Senilai Rp28,07 Triliun Sudah Cair untuk ASN dan Pensiunan

Dian Kurniati | Senin, 17 April 2023 | 15:05 WIB
Wah! THR Senilai Rp28,07 Triliun Sudah Cair untuk ASN dan Pensiunan

Menkeu Sri Mulyani dengan materi paparannya tentang pencairan THR Lebaran dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah mencairkan anggaran senilai total Rp28,07 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan hingga 14 April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembayaran THR kepada ASN pusat tercatat senilai Rp11,47 triliun. Dalam hal ini, THR telah diterima oleh 2,1 juta pegawai.

"Jumlah satker (satuan kerja) yang sudah membayarkan sebanyak 13.332 satker, ini 98,79% dari 13.495 satker dari 84 kementerian/lembaga," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Sri Mulyani mengatakan proses pembayaran THR untuk ASN pusat akan terus berlanjut. Pemerintah berupaya menyelesaikan pembayaran THR sebelum Lebaran.

Kemudian mengenai pembayaran THR kepada ASN pemerintah daerah, realisasinya Rp7,23 triliun. THR ini sudah dibayarkan kepada 1,4 juta ASN di pemda.

Realisasi pembayaran THR ini sudah dilaksanakan oleh 270 pemda atau baru 49,8% dari total 542 pemda.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

"Masih di bawah 50%. Saya berharap dalam 1-2 hari ini akan mengalami kenaikan sehingga para ASN, TNI, Polri, pensiunan, semuanya mendapatkan THR sebelum hari raya," ujarnya.

Adapun untuk THR pensiunan, terealisasi Rp9,28 triliun yang dibayarkan kepada 3,3 juta pensiunan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 15/2023 mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13. Pembayaran THR pada tahun ini akan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya.

Pada instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan. Sementara khusus guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan, pada tahun ini juga diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP