WORLD BANK

Wah! Staf Ahli Sri Mulyani Terpilih Jadi Executive Director World Bank

Dian Kurniati | Kamis, 27 Oktober 2022 | 14:30 WIB
Wah! Staf Ahli Sri Mulyani Terpilih Jadi Executive Director World Bank

Kepala BKF Febrio Kacaribu (tengah) bersama dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra (kiri), serta Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Dalyono (kanan). 

JAKARTA, DDTCNews - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra terpilih sebagai Executive Director World Bank (Direktur Eksekutif Bank Dunia).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu turut menyampaikan selamat kepada Wempi melalui akun akun Instagram pribadinya. Menurutnya, Wempi memiliki kemampuan dan pengalaman yang mumpuni untuk menempati posisi executive director di World Bank.

"Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Menkeu ini tak diragukan lagi kemampuannya," katanya dalam unggahan di akun Instagram @febriokacaribu, dikutip pada Kamis (27/10/2022).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Wempi mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kemenkeu sejak lulus Diploma III Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) pada 1995. Dia memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, serta master di National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Tokyo dan doktor di Universitas Nagoya Jepang.

Sebagai birokrat di Kemenkeu, dia sempat bertugas di Ditjen Bea dan Cukai dan Sekretariat Jenderal, sebelum dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional pada 4 Oktober 2021.

Selain Wempi, Febrio menyebut ada anak buahnya di BKF yang juga bakal berpindah kantor ke Washington DC. Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Dalyono kini terpilih sebagai Senior Advisor World Bank.

Baca Juga:
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Dia menilai Wempi dan Dalyono sudah berpengalaman memegang isu kerja sama keuangan internasional di Kemenkeu. Keduanya juga banyak terlibat selama Presidensi G-20 Indonesia tahun ini.

"Saya harap 2 perwakilan Kemenkeu ini bisa menjembatani kepentingan Indonesia dan World Bank demi kesejahteraan bangsa," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan