Wah, Sri Mulyani Bakal Siapkan Bansos Khusus Bagi UMKM

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sedang merancang bantuan sosial (bansos) khusus yang nantinya akan dikucurkan langsung kepada pelaku UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bansos UMKM ini dikucurkan kepada pelaku usaha UMKM sebagai modal kerja bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses untuk kredit modal kerja.

"Ini bukan kredit, tetapi bansos. Ini kita formulasikan satu dua pekan ini untuk memberikan dukungan UMKM berupa transfer langsung untuk mendukung dari sisi produksi," kata Sri Mulyani, dikutip Selasa (21/7/2020).

Namun demikian, lanjut Menkeu, pemerintah menemukan persoalan yang harus diselesaikan sebelum mengucurkan bansos khusus bagi UMKM tersebut di antaranya masalah pendataan pelaku UMKM.

Sejauh ini, pemerintah telah menelurkan berbagai kebijakan dalam membantu UMKM di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19 ini. Anggaran yang disiapkan tidak kecil, yaitu mencapai Rp123,46 triliun.

Anggaran dari pemerintah tersebut diberikan kepada UMKM melalui fasilitas pajak dan fasilitas pembiayaan. Misal, dukungan subsidi bunga dengan alokasi anggaran sebesar Rp34,28 triliun dan restrukturisasi kredit sebesar Rp78,78 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengalokasikan penjaminan modal kerja sebesar Rp1 triliun dan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun.

Dari total anggaran yang dialokasikan untuk UMKM tersebut, pemerintah mencatat realisasi anggaran yang sudah diserap pelaku UMKM baru 24,42% atau sekitar Rp30,14 triliun per 17 Juli 2020.

Untuk semakin meningkatkan kecepatan realisasi dukungan UMKM, pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyederhanakan proses administrasi dari permohonan fasilitas-fasilitas tersebut.

Salah satunya adalah menyederhanakan prosedur pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM DTP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2020. Dalam beleid itu, UMKM kini tidak perlu lagi mengajukan Surat Keterangan PP No. 23/2018.

Pemerintah juga menyederhanakan tata cara pemberian subsidi bunga untuk kredit UMKM melalui PMK 85/2020. Melalui PMK ini, penyaluran subsidi bunga tidak lagi harus melalui virtual account yang kemudian dipindahbukukan kepada rekening penyalur. (rig)