PERPAJAKAN INDONESIA

Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Januari 2019 | 09:42 WIB
Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Ilustrasi tax amnesty. 

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak peserta tax amnesty relatif lebih patuh ketimbang nonpeserta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan kepatuhan formal wajib pajak (WP) peserta tax amnesty sekitar 90%-92%. Angka tersebut, paparnya, lebih baik dari WP nonpeserta taxamnesty yang mencatatkan angka kepatuhan formal 71%-72%.

“Ada perubahan perilaku peserta tax amnesty,” katanya dalam seminar bertajuk ‘Outlook Penerimaan Pajak Indonesia Tahun Anggaran 2019: Strategi dan Tantangannya’, Senin (29/1/2019).

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Membaiknya kepatuhan formal itu, menurut Yon, secara paralel diikuti dengan kenaikan setoran pajak terutama dari PPh Pasal 29. Pertumbuhan setoran dari peserta tax amnesty tercatat lebih tinggi dari pada WP nonpeserta pengampunan pajak.

Data DJP menyebutkan untuk peserta tax amnesty, setoran PPh 29 tercatat naik sebesar 39%. Sementara itu, untuk WP nonpeserta tax amnesty setoran PPh 29 hanya naik 13%.

Yon menjelaskan fenomena ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pengampunan pajak. Dengan demikian, WP semakin nyaman ketika berurusan dengan fiskus pascapengampunan pajak.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Menurutnya, ada perubahan signifikan dari pola kepatuhan WP peserta tax amnesty. DJP, ke depannya, akan menjadikan WP peserta tax amnesty sebagai role model kepatuhan sukarela dalam urusan pajak.

"Kepatuhan peserta tax amnesty ini akan menjadi benchmarking bagi WP lainnya karena pasca-tax amnesty, mereka menjadi semakin nyaman, semua sudah dilaporkan. Jadi, ada pergeseran kepatuhan yang signifikan,” imbuh Yon.

Sekadar informasi, seminar ini diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj). Kali ini, IAI KAPj bekerja sama dengan Program Studi Magister Akuntansi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (MAKSI PPAk FEB UI) dan Tax Education and Research Center (TERC) FEB UI. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Selasa, 08 Oktober 2024 | 11:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Program Business Development Services (BDS) dari DJP?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN