KABUPATEN ENDE

Waduh, Mayoritas Penunggak Pajak di Daerah Ini Adalah Kendaraan Dinas

Redaksi DDTCNews | Senin, 14 Februari 2022 | 14:30 WIB
Waduh, Mayoritas Penunggak Pajak di Daerah Ini Adalah Kendaraan Dinas

Ilustrasi.

ENDE, DDTCNews – Ribuan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Paulus Golot, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Ende menyampaikan terdapat 1.085 kendaraan dinas pemkab Ende yang belum melunasi pajaknya.

“Namun, dari 1.828 kendaraan yang terealisasi [sudah bayar pajak] hanya 743 kendaraan bermotor,” kata Paulus dikutip, Senin (14/2/2022).

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Dia mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan kepada pemkab Ende untuk segera melunasi tunggakan pajak mobil dinas. Hanya saja, hingga kini belum ada respons dari pihak pemerintah setempat.

Paulus menjabarkan dari total kendaraan dinas yang tercatat, sebanyak 280 merupakan mobil dan 1.548 adalah sepeda motor.

Masalahnya, kata Paulus, dari seluruh kendaraan bermotor di Kabupaten Ebde mayoritas kendaraan yang pajaknya belum dibayar adalah kendaraan dinas. Kondisi inilah yang juga menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak sampai target.

Baca Juga:
Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP

Lebih lanjut, Paulus menginformasikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ende pada 2021 senilai Rp17,35 miliar, setara 48,51% dari target Rp35,75 miliar.

“Padahal target tahun 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu targetnya Rp 45 miliar lebih,” ungkap Paulus dikutip dari Pos Kupang. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Opsen Pajak Kendaraan Tidak Berlaku di Jakarta, Ternyata Ini Sebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra