Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak konsumsi khusus senilai total VND20 triliun atau sekitar Rp12,6 triliun.
Kemenkeu dalam pernyataannya menjelaskan pajak konsumsi khusus tersebut harus dibayarkan industri otomotif yang memproduksi dan merakit mobil di dalam negeri. Dengan kebijakan tersebut, pajak terutang untuk Juni, Juli, Agustus dan September akan diperpanjang hingga 20 November.
"Perpanjangan waktu ini untuk mendukung industri mobil dalam negeri mengatasi kesulitan setelah pandemi," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip Rabu (11/5/2022).
Kemenkeu menyatakan pajak konsumsi khusus yang dibayarkan oleh produsen mobil dalam negeri rata-rata mencapai VND2,45–VND2,8 triliun per bulan. Dengan relaksasi pembayaran, industri dapat menggunakan uang tersebut untuk mendukung kegiatan produksi lebih dulu.
Menurut Kemenkeu, kebijakan perpanjangan waktu pembayaran pajak diperlukan untuk membantu produsen dalam negeri mengatasi kesulitan. Kebijakan serupa juga banyak diambil negara lain untuk mendukung pemulihan industri di dalam negeri setelah pandemi Covid-19.
Kemenkeu menilai pengumpulan pajak konsumsi dari industri mobil memang akan turun sejalan dengan semakin populernya penggunaan kendaraan listrik. Potensi penerimaan pajak yang berkurang karena kondisi tersebut sekitar bahwa pengumpulan anggaran akan berkurang sekitar VND2-VND3 triliun per tahun.
Di sisi lain, ada pula usulan agar produsen dan perakit mobil di dalam negeri diberikan kebijakan tarif cukai preferensi selama 3 tahun. Cukai diberlakukan untuk mobil dan komponennya berdasarkan kapasitas silindernya, dengan tarif terendah sebesar 35% dan tertinggi 150%.
"Tarif pajak yang tinggi membuat harga mobil di Vietnam sekitar 10%-25% lebih tinggi daripada di negara-negara lain di kawasan," tulis Kemenkeu dilansir vietnamnews.vn. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.