ADMINISTRASI PAJAK

Validasi NIK-NPWP Paling Lambat Akhir Tahun, Sosialisasi Sasar Dokter

Redaksi DDTCNews | Senin, 20 Februari 2023 | 13:30 WIB
Validasi NIK-NPWP Paling Lambat Akhir Tahun, Sosialisasi Sasar Dokter

Petugas KPP Pratama Atambua saat memberikan asistensi validasi NIK-NPWP di RSUD Kefamenanu. (foto: DJP)

TIMOR TENGAH UTARA, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya mempercepat cakupan validasi data NIK menjadi NPWP.

Salah satunya, seperti KPP Pratama Atambua, NTT yang menggelar sosialisasi dengan sasaran peserta seluruh tenaga kesehatan di RSUD Kefamenanu. Melalui kegiatan tersebut, petugas pajak memberikan pendampingan kepada dokter, PNS RSUD, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memadankan NIK-nya sebagai NPWP.

"Perlu diingat kembali bahwa implementasi penuh pemanfaatan NIK sebagai NPWP dilakukan mulai 1 Januari 2024," tulis KPP Pratama Atambua dalam rilisnya dilansir pajak.go.id, dikutip pada Senin (20/2/2023).

Baca Juga:
Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022, wajib pajak perlu menyinkronkan 4 data penting, yakni data utama, data lainnya, data KLU, dan data anggota keluarga. Data utama mencakup data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sementara data lainnya mencakup data alamat pos elektronik dan nomor ponsel.

"Data utama bertujuan untuk memutakhirkan NIK sesuai dengan data kependudukan. Data lainnya bertujuan untuk memperbarui surel dan nomor telepon aktif," tulis KPP Pratama Atambua.

Kemudian, validasi data KLU bertujuan menyinkronkan data pekerjaan atau usaha wajib pajak. Adapun data anggota keluarga mencakup data anggota keluarga berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga:
Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Dengan adanya kegiatan tersebut, KPP Pratama Atambua berharap para wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini juga mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan bakal berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.

Wajib pajak pun dapat melakukan validasi data dan informasi melalui DJP Online dan memilih menu Profil. Pada menu Profil tersebut, wajib pajak dapat melakukan validasi data berdasarkan keterangan yang tertera, yaitu ‘Perlu Dimutakhirkan’ atau ‘Perlu Dikonfirmasi. Melalui menu Profil, wajib pajak juga perlu memasukkan data pada kolom NIK/NPWP16.

Jika semua data telah terisi, wajib pajak harus mengeklik Validasi agar sistem dapat memadankannya dengan data pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Nantinya, wajib pajak akan memperoleh notifikasi apabila datanya valid. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi