UU Direvisi, Tindakan Pajak terhadap Negara Non-Kooperatif Kini Diatur

LJUBLJANA, DDTCNews – Pemerintah Slovenia resmi mengamendemen undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) badan. Amendemen tersebut meliputi tindakan terhadap negara yang dianggap tidak kooperatif dalam hal pajak serta langkah-langkah lainnya.

Pada 28 Oktober 2021, Presiden Slovenia Borut Pahor mengesahkan amendemen pajak penghasilan badan Slovenia (ZDDPO-2S). Beleid tersebut kini mengatur tindakan terhadap negara yang tidak kooperatif, serta hak dan kewajiban wajib pajak yang berada di negara tersebut.

“Langkah-langkah tindakan pajak yang diatur dalam undang-undang ini berlaku untuk periode pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022,” bunyi Pasal 19 ayat (1) UU Pajak Penghasilan Badan Slovenia, Jumat (12/11/2021).

Tindakan yang diatur dalam UU PPh Badan Slovenia terdiri atas beberapa hal. Pertama, tindakan terhadap yurisdiksi dengan tarif pajak rendah dan tidak kooperatif. Suatu negara dikatakan tarif pajak rendah atau non-kooperatif, jika tarif pajak perusahaan kurang dari 12,5%, bukan anggota Uni Eropa, dan adanya ketidaksesuaian regulasi pajak penghasilan.

Terhadap negara yang memiliki tarif pajak rendah dan tidak kooperatif, wajib pajak akan dikenai pajak lebih tinggi atas dividen dan keuntungan perusahaan di negara tersebut. Selain itu, mereka juga akan dikecualikan dari fasilitas pengurangan bunga pinjaman.

Kedua, pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP) penghasilan 40% atas investasi di sektor digital dan energi terbarukan. Pasal 55C UU PPh Badan mengatur pengurangan 40% DPP atas investasi dua sektor

Sektor yang tersebut antara lain seperti komputasi cloud, pemrograman kecerdasan artifisial, data science, teknologi ramah lingkungan, transportasi publik ramah lingkungan, dan dekarbonisasi sektor energi.

Ketiga, pengurangan pajak 50%—60% dalam ketenagakerjaan. Wajib pajak yang pertama bekerja dengan usia di bawah 25 tahun akan memperoleh pengurangan pajak sebesar 55%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja.

Pengurangan pajak penghasilan juga dikenakan kepada peserta magang. Besaran pengurangan sebesar 20%—80% dari rata-rata gaji setiap bulan, dan tidak melebihi DPP. Pengurangan pajak umum untuk sumbangan juga diturunkan menjadi 0,1% dari penghasilan.

Dengan perubahan ketentuan pajak penghasilan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Slovenia, sekaligus mengatasi masalah yang terjadi di Slovenia, termasuk terkait dengan ketenagakerjaan. (zaka/rig)