KINERJA FISKAL

Utang Luar Negeri RI Kontraksi, Minus 1,4% di Kuartal II/2023

Muhamad Wildan | Rabu, 16 Agustus 2023 | 09:30 WIB
Utang Luar Negeri RI Kontraksi, Minus 1,4% di Kuartal II/2023

Ilustrasi.

J.AKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia per kuartal II/2023 mencapai US$396,3 miliar, terkontraksi -1,4% bila dibandingkan dengan posisi utang pada kuartal yang sama tahun lalu.

Kontraksi utang luar negeri pada kuartal II/2023 utamanya bersumber dari penurunan utang luar negeri oleh sektor swasta.

"Posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal II/2023 tercatat sebesar US$194,4 miliar. Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan -5,6% (yoy)," tulis BI dalam keterangan resminya, Rabu (16/8/2023).

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Kontraksi utang luar negeri swasta disebabkan oleh turunnya penarikan utang luar negeri baik oleh lembaga keuangan maupun perusahaan nonlembaga keuangan. Utang luar negeri lembaga keuangan turun -7,4%, sedangkan utang luar negeri nonlembaga keuangan turun sebesar -5,1%.

Utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai US$192,5 miliar atau bertumbuh 2,8% bila dibandingkan dengan posisi pada kuartal II/2022.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah didorong oleh penempatan investasi portofolio di pasar SBN domestik yang meningkat seiring dengan sentimen positif investor asing yang terjaga.

Baca Juga:
Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

"Pemerintah tetap berkomitmen mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," tulis BI.

Dengan posisi utang luar negeri per kuartal II/2023 senilai US$396,3 miliar, rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat mencapai 29,3%. Utang luar negeri Indonesia diyakini tetap sehat sejalan besarnya porsi utang luar negeri jangka panjang, yakni mencapai 87,7% dari total utang luar negeri.

"Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tulis BI. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

Kamis, 05 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Daya Beli Saat PPN Naik, BI Diminta Turunkan Suku Bunga Acuan

Senin, 02 Desember 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Ekonomi Stabil, Sri Mulyani Ungkap Defisit dan Utang RI Terjaga Rendah

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan