KINERJA FISKAL

Utang Luar Negeri RI Kontraksi, Minus 1,4% di Kuartal II/2023

Muhamad Wildan | Rabu, 16 Agustus 2023 | 09:30 WIB
Utang Luar Negeri RI Kontraksi, Minus 1,4% di Kuartal II/2023

Ilustrasi.

J.AKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia per kuartal II/2023 mencapai US$396,3 miliar, terkontraksi -1,4% bila dibandingkan dengan posisi utang pada kuartal yang sama tahun lalu.

Kontraksi utang luar negeri pada kuartal II/2023 utamanya bersumber dari penurunan utang luar negeri oleh sektor swasta.

"Posisi utang luar negeri swasta pada akhir kuartal II/2023 tercatat sebesar US$194,4 miliar. Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi pertumbuhan -5,6% (yoy)," tulis BI dalam keterangan resminya, Rabu (16/8/2023).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Kontraksi utang luar negeri swasta disebabkan oleh turunnya penarikan utang luar negeri baik oleh lembaga keuangan maupun perusahaan nonlembaga keuangan. Utang luar negeri lembaga keuangan turun -7,4%, sedangkan utang luar negeri nonlembaga keuangan turun sebesar -5,1%.

Utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai US$192,5 miliar atau bertumbuh 2,8% bila dibandingkan dengan posisi pada kuartal II/2022.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah didorong oleh penempatan investasi portofolio di pasar SBN domestik yang meningkat seiring dengan sentimen positif investor asing yang terjaga.

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

"Pemerintah tetap berkomitmen mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," tulis BI.

Dengan posisi utang luar negeri per kuartal II/2023 senilai US$396,3 miliar, rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat mencapai 29,3%. Utang luar negeri Indonesia diyakini tetap sehat sejalan besarnya porsi utang luar negeri jangka panjang, yakni mencapai 87,7% dari total utang luar negeri.

"Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tulis BI. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi