Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Salah satu slide yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 bakal mencapai Rp800,33 triliun, naik 85% dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp433,49 triliun.
Sri Mulyani mengatakan kenaikan utang jatuh tempo pemerintah salah satunya dipengaruhi pelebaran defisit APBN ketika pandemi Covid-19. Namun, dia meyakinkan profil utang pemerintah tergolong aman sejalan dengan APBN yang terjaga kredibel serta stabilitas ekonomi dan politik.
"Kalau APBN baik, kondisi ekonomi baik, politik stabil, revolving itu hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini tetap sama sehingga jatuh tempo 2025-2027 yang kelihatannya tinggi tidak jadi masalah," katanya, dikutip pada Jumat (7/6/2024).
Sri Mulyani menuturkan pandemi telah menyebabkan kenaikan kebutuhan belanja negara, sedangkan pendapatan negara turun tajam. Pemerintah dan DPR pun sepakat memperlebar defisit anggaran dan menambah penerbitan utang yang maturitasnya maksimum 7 tahun.
Dengan penarikan utang pada 2020 ini, artinya jatuh temponya memang akan terkonsentrasi pada 3 tahun mendatang atau era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Apabila utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp800,33 triliun pada 2025 maka nilainya akan naik menjadi Rp803,19 triliun pada 2026 dan Rp802,61 triliun pada 2027.
Dia menyebut profil utang jatuh tempo pemerintah ini didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Pada 2025, utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp800,33 triliun terdiri atas SBN Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun.
"Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi utang menumpuk. [Padahal] itu adalah biaya pandemi yang kita issued," ujarnya.
Sri Mulyani memahami kekhawatiran publik mengenai profil utang pemerintah, terutama yang akan jatuh tempo pada 3 tahun depan. Namun, lanjutnya, sebagian penerbitan utang dilakukan dengan skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI).
Selain itu, pemerintah akan memastikan kredibilitas APBN serta stabilitas ekonomi dan politik untuk menjaga kepercayaan pasar. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
