Utang Jatuh Tempo 2025 Tembus Rp800 T, DPR Singgung Penerimaan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng meminta pemerintah Prabowo-Gibran mengoptimalkan penerimaan pajak seiring dengan besarnya utang jatuh tempo pada 2025 yang mencapai Rp800,33 triliun.

Melchias mengatakan pemerintah harus memastikan utang jatuh tempo dapat dibayarkan dengan baik. Menurutnya, penerimaan pajak yang positif menjadi kunci agar pemerintah tidak perlu menarik utang baru.

"Ini tinggal kita melihat kemampuan penerimaan pajak pada tahun depan. Kalau penerimaan pajaknya tidak bisa terlalu optimis, tentu pemerintah harus menerbitkan kembali surat utang," katanya, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Melchias mengatakan utang jatuh tempo yang besar pada 2025 memang tidak terhindarkan karena pelebaran defisit APBN selama pandemi Covid-19. Pelebaran defisit anggaran ini kemudian ditambal melalui penerbitan utang yang maturitasnya maksimum 7 tahun.

Mengenai pengelolaan APBN 2025, dia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan arus kasnya. Sebab, arus kas yang positif juga mencerminkan kemampuan negara dalam melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

"Kita tidak boleh failed dalam membayar surat utang karena itu masalah kepercayaan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 akan mencapai Rp800,33 triliun, melonjak dari tahun ini yang senilai Rp433,49 triliun. Pada 2026, utang jatuh tempo naik menjadi Rp803,19 triliun.

Profil jatuh tempo utang pemerintah pada tahun depan salah satunya dipengaruhi pelebaran defisit APBN saat pandemi Covid-19. Namun, menkeu meyakinkan profil utang pemerintah ini tergolong aman sejalan dengan APBN yang terjaga kredibel serta stabilitas ekonomi dan politik.

Dengan penarikan utang yang besar saat pandemi, lanjutnya, membuat jatuh tempo utang memang akan terkonsentrasi pada 3 tahun mendatang atau pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (rig)