INGGRIS

Usaha Tertekan, Perusahaan Kereta ini Minta Insentif Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 06 Agustus 2021 | 11:00 WIB
Usaha Tertekan, Perusahaan Kereta ini Minta Insentif Pajak

Kereta Eurostar. (foto: www.railway-technology.com)

LONDON, DDTCNews - Perusahaan kereta api cepat Eropa, Eurostar meminta insentif pajak kepada Pemerintah Inggris untuk menyelamatkan kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

CEO Eurostar Jacques Damas mengatakan layanan kereta api yang menghubungkan Inggris dan Eropa membutuhkan bantuan pemerintah. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk insentif pajak dan imbauan bepergian melalui jalur darat.

"Perdana Menteri Boris Johnson harus mendesak penumpang menggunakan Eurostar daripada terbang ke Eropa Utara. Jika tidak ingin melarang maka berikan insentif. Itu jadi kebijakan yang sangat mudah," katanya, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Damas menyebutkan pemerintah bisa memberikan insentif melalui sistem perpajakan. Adapun usulan insentif diberikan dalam bentuk subsidi silang melalui kebijakan perpajakan.

Selain itu, ia meminta pemerintah meningkatkan pajak bahan bakar pesawat terbang untuk destinasi ke wilayah Eropa sebesar £1. Hasil pungutan tersebut digunakan untuk memberikan subsidi untuk mengurangi biaya perjalanan melalui kereta api.

Menurutnya, bisnis Eurostar mengalami tekanan besar selama pandemi. Layanan kereta api via Selat Channel bahkan mengurangi frekuensi dan mengurangi rute. Saat ini, hanya dua rute yang beroperasi setiap hari. Pertama London-Paris dan rute menuju Brussels atau Amsterdam.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Sementara itu, Menlu Inggris bidang transportasi Grant Shapps mengatakan masalah keuangan yang dihadapi Eurostar di luar kewenangan pemerintah. Hal ini dikarenakan mayoritas pemegang saham Eurostar adalah kereta api nasional Prancis/SNCF.

Dia menjelaskan sudah ada skema penyelamatan perusahaan senilai £250 juta dari pemegang saham. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak yang mulai dilunasi perusahaan pada Maret 2022.

"Masalah yang dihadapi operator bukan kewenangan Inggris untuk memecahkannya," jelasnya seperti dilansir railjournal.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN