Urgensi Kebijakan Berantas Illegal Fishing

JAKARTA, DDTCNews -- Tindakan pencurian ikan ilegal atau illegal fishing yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, pelakunya pun dikabarkan melakukan tindak kejahatan lain dibalik praktik illegal fishing.

Kordinator Staf Khusus Satgas 115 Achmad Santosa mengatakan, kebijakan untuk memberantas illegal fishing merupakan kebijakan utama dan akan dilanjuti dengan tindakan-tindakan lainnya.

"Illegal fishing di Indonesia harus dihentikan, sanksi dan hukumannya harus ditegakkan. Kini laut dunia terancam kritis, serta populasi ikan pun sangat menurun drastis, ada juga kemungkinan hal ini sebagai kedok dari tindak kejahatan lainnya," katanya dalam acara 'Tax-Economic Crime Workshop in Fisheries Sector' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (1/8/).

Achmad menyampaikan, kemungkinan tindak kejahatan lain berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam usaha perikanan tangkap, yaitu menggunakan anak di bawah umur sebagai pekerja, perekrutan dengan cara penipuan, menahan dokumen identitas, pekerja yang tidak menerima gaji, pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja, dan beberapa hal lainnya.

Beberapa kebijakan untuk memberantas illegal fishing sudah dirancang, tetapi masih perlu didiskusikan lebih mendalam dan perlu dilakukan optimalisasi terhadap kebijakan tersebut.

Achmad menambahkan, kebijakan pemberantasan illegal fishing yang dimaksud meliputi penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing, pemberlakuan sanksi administratif, penuntutan hukum pidana, penyitaan barang bukti, melelang ikan hasil penangkapan ilegal, penenggelaman dan pemusnahan kapal.

“Kebijakan yang sudah dirancang diharapkan mampu mencegah, menindak tegas, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menerbitan daftar kapal-kapal non-blacklist maupun blacklist, pendataan kapal eks-asing, pengawasan kapal eks-asing di sekitar 29 pelabuhan.

“KPP juga melakukan deregistrasi kapal atau penghapusan tanda kebangsaan kapal untuk dikeluarkan dari Indonesia, pelanggaran kapal ex-asing yang beroperasi di Indonesia, dan upaya terakhir adalah pelarangan penanaman modal asing pada sektor perikanan tangkap,” jelasnya.

Pemberantasan illegal fishing pun menurutnya bisa menambah pendapatan negara dari sektor perpajakan. Bahwa hal ini dinilai akan cukup membantu program pengampunan pajak yang sudah berjalan.

"Dengan adanya pemberantasan illegal fishing, serta penerapan peraturan perikanan yang disertakan dengan kebijakan perikanan, diharapkan, mampu meningkatkan menambah pemasukan dana melalui perpajakan dan melalui kas negara," ujarnya.

Satgas Illegal Fishing Norwegia

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Perikanan dan Kelautan Norwegia, Gunnar A. Stølsvik. Ia mengatakan, maraknya pencurian ikan di laut Norwegia membuat penerimaan pemerintah dari industri perikanan hilang begitu saja.

“Sejak tahun 1999 ide membuat satuan tugas untuk memerangi illegal fishing di Norwegia dicetuskan oleh Direktur Pajak setempat. Industri perikanan sejak saat itu dilirik sebagai sektor yang mampu menyumbang terhadap penerimaan negara,” jelasnya.

Kemudian Norwegia terus mengkaji dan melihat potensi penerimaan negara dari sektor perikanan, hingga pada 2010 Norwegia resmi membentuk satuan tugas (Satgas) Illegal Fishing yang terdiri dari berbagai instansi terkait, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Pertahanan Norwegia turut terlibat dalam satgas ini. (Amu)