Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk bisa merealisasikan belanja pemerintah pusat lebih cepat, supaya proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritasnya rampung.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan menyiapkan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, pemerintah masih perlu persiapan, seperti menghitung dana dan menentukan belanja yang menjadi prioritas pula.
“Kita harus siapkan perpres, DIPA, dan pengadaan (procurement) sehingga dapat mempercepat realisasi pemilik belanja besar di awal tahun tanpa perlu menunggu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (2/11).
Sri Mulyani mengungkapkan selama ini, belanja pemerintah pusat biasanya baru terealisasi di bulan Maret. Pasalnya, sisa anggaran dan penerimaan pajak tahun sebelumnya selalu kurang, tidak mampu menutupi kebutuhan biaya di tahun berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sejumlah regulasi dan deregulasi. Pemerintah pun gencar mengarahkan investasi yang masuk untuk dialirkan ke pembangunan infastruktur.
Peran pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, sehingga perekonomian di daerah pun ikut tumbuh. (Gfa)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.