Untuk Jadi Negara Maju, Biaya Logistik Indonesia Masih Perlu Ditekan

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan penurunan biaya logistik dapat memengaruhi pencapaian target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan biaya logistik perlu diturunkan agar aktivitas usaha makin efisien. Oleh karena itu, ia berharap biaya logistik dapat ditekan hingga menjadi 9% terhadap PDB pada 2045.

"Mudah-mudahan kita bisa mencapai sasaran 2045 untuk biaya logistik setidaknya 9% dari PDB," katanya, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Suharso menuturkan hasil kajian logistik Bappenas menunjukkan biaya logistik nasional saat ini masih sekitar 14,1% terhadap harga barang. Untuk biaya logistik ekspor, tercatat 8,98% dari harga barang.

Saat ini, lanjutnya, memang belum ada definisi yang sama perihal biaya logistik. Namun, pemerintah akan berupaya mengefisienkan biaya logistik sehingga peningkatan perdagangan internasional, daya saing produk domestik, dan kesejahteraan masyarakat

Jika dilihat dari komponennya, biaya logistik ini utamanya muncul dari biaya transportasi dan kargo, biaya penyimpanan persediaan, biaya gudang, dan biaya administrasi logistik.

Suharso menyebut perhitungan biaya logistik bisa menjadi indikator perekonomian menuju Indonesia Emas pada 2045. Perekonomian domestik pun diharapkan makin berpartisipasi dalam rantai pasok global sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam negeri.

Menurutnya, penghitungan biaya logistik akan dikeluarkan setiap tahun melalui kerja sama antara Bappenas, Kemenko Perekonomian, Badan Pusat Statistik, serta pelaku jasa logistik.

"Penguatan sistem logistik Indonesia menjadi penting untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global," ujar Suharso. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.