Ubin Keramik China Terbukti Dumping, Kemenkeu Beri Bea Masuk Tambahan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik dari China.

BMAD dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 70/2024 setelah dilaksanakannya penyelidikan oleh Komite Antidumping Indonesia (KADI). Dalam penyelidikannya, terbukti terjadi dumping atas impor produk ubin keramik yang berasal dari China.

"Terbukti terjadi dumping…sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri," bunyi bagian pertimbangan PMK 70/2024, dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Secara terperinci, BMAD dikenakan atas impor produk ubik keramik yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92 yang berasal dari China.

Merujuk pada Lampiran PMK 70/2024, tercatat ada 32 perusahaan China yang dikenai BMAD. Adapun tarif BMAD yang dikenakan adalah mulai dari Rp13.446 per meter persegi hingga maksimal senilai Rp94.544 per meter persegi.

BMAD dengan tarif terlampir berlaku atas impor ubin keramik yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean; atau yang tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.

Pemasukan dan pengeluaran barang ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), tempat penimbunan berikat (TPB), atau kawasan ekonomi khusus (KEK) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kawasan-kawasan tersebut.

PMK 70/2024 telah diundangkan pada 14 Oktober 2024 dan dinyatakan mulai berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal dimaksud. PMK 70/2024 dinyatakan berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlaku. (rig)