AMERIKA SERIKAT

Uber Akui Sedang Diperiksa Otoritas Pajak, Ada Apa?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 Juni 2019 | 10:00 WIB
Uber Akui Sedang Diperiksa Otoritas Pajak, Ada Apa?

Ilustrasi gedung Uber. 

JAKARTA, DDTCNews – Uber Technologies Inc. mengaku tengah diperiksa otoritas pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) dan otoritas pajak asing. Otoritas tengah menyelidiki laporan pajak (SPT) masa lalu.

Pengakuan – yang tidak diikuti dengan pernyataan lebih rinci – tersebut disampaikan Uber dalam laporan kuartal pertama kepada regulator sekuritas dan bursa (Securities and Exchange Commission). Laporan itu menjadi yang pertama kalinya sejak Uber tercatat sebagai perusahaan publik.

“Perusahaan saat ini sedang dalam pemeriksaan pajak penghasilan federal oleh IRS. Perusahaan juga sedang diperiksa berbagai otoritas pajak negara asing,” demikian pernyataan perusahaan yang berbasis di San Francisco ini, seperti dikutip dalam laporan tersebut, Rabu (5/6/2019).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

IRS, sambung Uber, sedang memeriksa laporan pajak 2013 dan 2014. Pada tahun-tahun tersebut, Uber berada di bawah mantan CEO Travis Kalanick. Saat itu, perusahaan tercatat mengumpulkan dana besar-besaran. Pada 2014, Uber mengumumkan nilai putaran penggalangan dana sebesar US$1,2 miliar dengan nilai perusahaan US$17 miliar.

Atas pemeriksaan kali ini, Uber mengestimasi keuntungan (benefit) pajaknya akan dipotong karena transfer pricing positions. Masalah transfer pricing biasanya merujuk pada langkah perusahaan membukukan transaksi barang dan jasa di antara anak perusahaan.

Langkah tersebut sering menjadi salah satu cara untuk mengalihkan pendapatan yang dilaporkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Hal ini serupa dengan manuver ‘double-Irish’ yang terkenal digunakan perusahaan besar untuk menghindari pajak.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Menurut Uber, tahun pajak 2010 hingga 2019 dapat menyisakan masalah di sejumlah pasar utamanya, termasuk AS, Inggris, Belanda, dan India. Namun, perusahaan mengklaim masih memiliki cadangan kas yang cukup untuk memenuhi eksposur.

Berita investigasi pajak Uber ini muncul sehari setelah bocoran mengenai persiapan investigasi yang dilakukan oleh regulator terhadap praktik antipersaingan di Google, Facebook, dan Amazon. Investigasi IRS ini memperkuat kesan bahwa angin politik berbalik melawan teknologi besar.

Seperti dilansir Business Insider, dalam sebuah jajak pendapat analis, sekitar 20 analis justru merekomendasikan ‘beli’ saham Uber. Sebanyak 5 analis merekomendasikan ‘tahan’. Tidak ada yang memberi rekomendasi ‘jual’.

Uber telah kehilangan sekitar US$12 miliar atau 9% sejak hari pertama melantai di bursa. Perusahaan melaporkan adanya kerugian sekitar US$1 miliar untuk kuartal pertama 2019, terbesar di antara perusahaan publik lainnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN