Ubah Kebijakan PPN, Ini Rencana yang Dipertimbangkan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Untuk menjalankan reformasi pajak, pemerintah berkomitmen menyempurnakan pemungutan sekaligus mengurangi regresivitas pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, ada dua pokok perubahan ketentuan PPN yang sedang dipertimbangkan dan dikaji pemerintah. Keduanya adalah pengurangan fasilitas PPN serta implementasi PPN multitarif.

"Dengan perbaikan sistem PPN ini, ke depan diharapkan sistem PPN akan lebih sehat dan dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak," tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, dikutip pada Kamis (20/5/2021).

Dalam dokumen KEM-PPKF 2022, pemerintah menyatakan penerapan fasilitas PPN sesungguhnya memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing. Simak pula ‘Banyak Pengecualian PPN di Indonesia, Ini Penjelasan Dirjen Pajak’.

Namun demikian, pada praktiknya, pemberian fasilitas PPN dalam bentuk pembebasan justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal. Terdapat pula indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN justru tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan.

Oleh karena itu, perluasan basis PPN dengan cara mengenakan PPN terhadap barang-barang yang selama ini mendapatkan fasilitas menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil untuk membiayai APBN.

Meski fasilitas PPN dikurangi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif yang lebih rendah atau pemberian bantuan sosial (bansos) atau dana transfer.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan adanya integrasi pengenaan PPnBM dengan PPN dengan cara mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan terdapat tren pengenaan PPN multitarif di berbagai yurisdiksi. “Di beberapa negara PPN multitarif mulai diterapkan, ada standar rate yang bisa disesuaikan dan rate atas barang dan jasa lain," ujar Suryo. Simak ‘Selain Kenaikan Tarif PPN, Dirjen Pajak Kaji Beberapa Opsi Ini’.

Pada beberapa yurisdiksi yang menerapkan PPN multitarif, barang-barang yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat dikenai tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Sebaliknya, terdapat tarif PPN yang lebih tinggi atas penyerahan barang tertentu yang tergolong mewah. (kaw)