APBN 2023

Tutup Kas 2023, Sri Mulyani Singgung Optimalisasi Cash Flow

Dian Kurniati | Minggu, 31 Desember 2023 | 11:30 WIB
Tutup Kas 2023, Sri Mulyani Singgung Optimalisasi Cash Flow

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pengelolaan kas negara pada 2023 berjalan baik meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN 2023 dapat terjaga kuat dan sehat, terutama terkait dengan realisasi belanja negara yang semakin berkualitas. Namun, ia mengingatkan jajarannya untuk terus mengoptimalkan pengelolaan kas negara.

"Sekarang tantangannya adalah bagaimana mengelola cash itu secara optimal, juga dari sisi kita untuk mengoptimalkan dari cash flow kita. Itu terus perlu untuk ditingkatkan," katanya dalam kegiatan tutup kas 2023, dikutip pada Minggu (31/12/2023).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Sri Mulyani menuturkan peran strategis APBN makin dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Sebab, APBN mampu berperan menjadi peredam benturan (shock absorber) atas risiko-risiko yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim telah membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengelola APBN secara lebih optimal.

Dia menjelaskan APBN menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Dalam hal ini, belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antardaerah.

Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan transfer ke daerah. Dengan berbagai kebijakan tersebut, tingkat inflasi dapat terjaga dan laju pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan kembali mampu mencapai kisaran 5%.

Sri Mulyani menyebut Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan telah berperan melakukan penyaluran belanja negara, termasuk mengelola kas negara untuk memastikan kelancaran program pembangunan.

Baca Juga:
DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Selain itu, Kemenkeu juga menguatkan peran regional chief economist dan financial advisor dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholders untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi.

Sri Mulyani menambahkan kebijakan fiskal 2024 telah disusun untuk melanjutkan reformasi fiskal secara holistik guna melanjutkan peran APBN sebagai instrumen mencapai tujuan pembangunan.

Strategi dari sisi pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Dari sisi belanja negara, pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja negara (spending better). Adapun strategi dari sisi pembiayaan negara adalah pengelolaan pembiayaan secara inovatif dalam batas yang aman dan manageable. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik