Tumbuh Positif, Tahun Ini PAD Dipatok Rp1 Triliun

SLEMAN, DDTCNews – Realiasasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman, Yogyakarta melebihi target pada tahun 2017. Capaian itu membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) optimistis target PAD tahun ini dapat mengikuti jejak tahun lalu yang tumbuh positif.

Kepala BKAD Kabupaten Sleman Harda Kiswaya mematok target PAD pada tahun ini mencapai Rp1 triliun. Optimisme ini dia utarakan lantaran kondisi ekonomi yang mendukung untuk mencapai target setoran.

“Melihat situasi dan geliat ekonomi di Sleman bukan tidak mungkin target itu bisa kami capai tahun ini,” katanya, Selasa (9/1).

Seperti yang diketahui, realisasi PAD Kabupaten Sleman per 31 Desember 2017 tembus lebih dari Rp825 miliar. Capaian tersebut melebihi target yang dipatok sebesar Rp718,15 miliar atau 114,8%.

Salah satu faktor yang bisa mendorong peningkatan penerimaan ke kas daerah adalah pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. Mengutip analisis terkini, kehadiran bandara baru ini akan meningkatkan sumber-sumber pemasukan daerah dari sektor pariwisata.

“Sleman malah diuntungkan. Jumlah kunjungan wisata justru akan meningkat dan hubungan baik antar lembaga juga akan jadi daya ungkit untuk peningkatan PAD,” ujar Harda dilansir radarjogya.co.id.

Lebih lanjut, dia memaparkan dalam postur penerimaan daerah di Kabupaten Sleman, sektor pajak daerah merupakan mesin utama untuk menggenjot penerimaan. Pajak daerah diberi target setoran sebesar Rp449,6 miliar dan realisasinya tercapai Rp528,48 miliar atau 117,54%. Sedangkan sektor retribusi daerah realisasinya tercapai sebesar Rp48,4 miliar dari target Rp42,66 miliar atau 113,47%.

Capaian ciamik pada tahun 2017 itu membuat BKAD membuat serangkaian strategi untuk mendongkrak penerimaan pada tahun ini. Salah satunya adalah melakukan intensifikasi pajak dan retribusi.

“Kami akan menggencarkan sosialisasi, pemutakhiran basis data PBB-P2 secara massal, pendataan individual untuk objek PBB-P2, hingga optimalisasi penagihan. Selain itu, BKAD akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah desa, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, lembaga perbankan hingga perguruan tinggi,” tutupnya. (Amu)