KINERJA FISKAL

Tren Surplus Berakhir, Kinerja APBN Akhirnya Defisit Rp169,5 Triliun

Dian Kurniati | Kamis, 24 November 2022 | 14:49 WIB
Tren Surplus Berakhir, Kinerja APBN Akhirnya Defisit Rp169,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN hingga Oktober 2022 mengalami defisit senilai Rp169,5 triliun. Angka tersebut setara 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini akhirnya terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.181,6 triliun dan belanja negara Rp2.351,1 triliun. Menurutnya, defisit tersebut juga menandakan pengelolaan APBN telah optimal sebagai shock absorber.

"Dibandingkan dengan Perpres 98/2022 yang merupakan landasan UU APBN, defisit masih jauh lebih rendah," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Defisit APBN tersebut menjadi yang pertama setelah tren surplus berlangsung sejak Januari hingga September 2022.

Melalui Perpres 98/2022, defisit APBN 2022 yang semula dirancang senilai Rp868 triliun atau 4,85% PDB, kini turun menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB. Menurut outlook pemerintah, realisasi defisit hingga akhir tahun diperkirakan hanya Rp732,2 triliun atau 3,92% PDB.

Sri Mulyani menyebut pendapatan negara hingga Oktober 2022 mengalami pertumbuhan sampai dengan 44,5%. Dia mencatat pendapatan negara sejumlah Rp2.181,6 triliun tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp1.704,5 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp1.448,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp256,3 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp476,5 triliun.

"Pertumbuhan penerimaan semuanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang mulai terjadi recovery," ujarnya.

Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasinya sudah mencapai Rp2.351,1 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.671,9 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp679,2 triliun.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Menurutnya, belanja K/L masih perlu diakselerasi, sedangkan belanja non-K/L sudah melonjak tinggi terutama untuk membayar kompensasi dan subsidi energi.

Dia menambahkan pembiayaan anggaran hingga Oktober 2022 juga mengalami kontraksi 27,7%.

"Ini menggambarkan adanya turning point menuju ke kondisi APBN yang lebih baik," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP