PEMERINTAH DAERAH

Tito Karnavian Minta Pemda Tidak Tahan Belanja APBD

Dian Kurniati | Selasa, 15 Juni 2021 | 12:33 WIB
Tito Karnavian Minta Pemda Tidak Tahan Belanja APBD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar segera membelanjakan APBD dan tidak menahan realisasinya hingga akhir tahun.

Tito mengatakan APBD harus segera dibelanjakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Apalagi, jika belanja tersebut diarahkan untuk sektor produktif dan penanganan pandemi Covid-19, pengaruhnya akan lebih besar.

“Kalau skenario itu [belanja akhir tahun] dilakukan maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat. Sulit karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (15/6/2021).

Baca Juga:
Upah Minimum Naik, Mendagri Minta Kepala Daerah Cegah Demo dan PHK

Tito mengatakan belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran besar dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, belanja pemda lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut menggerakkan ekonomi.

Menurutnya, hingga saat ini, masih ada kecenderungan pemda merealisasikan belanja APBD pada akhir tahun. Hal itu tercermin dari data realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 11 Juni 2021 yang baru 24,41%.

Dia memerinci realisasi APBD provinsi tercatat sebesar 26,85%, sedangkan realisasi APBD kabupaten/kota 23,22%. Padahal, menurutnya, realisasi belanja daerah pada pertengahan tahun yang ideal sudah mencapai minimum 40%-50%.

Baca Juga:
Susun APBD 2025, Kemendagri Minta Pemda Selaraskan dengan UU HKPD

Tito kemudian menegaskan Kemendagri akan terus mengevaluasi realisasi APBD secara berkala. Dia berharap belanja-belanja seperti program perlindungan sosial segera tersalur agar daya beli masyarakat makin membaik.

"Kami akan evaluasi terus. Setiap minggu saya evaluasi. Tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Meski pada kuartal I/2021 masih terkontraksi 0,74%, pemerintah menargetkan pertumbuhan pada kuartal II/2021 dapat melesat hingga 7%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Senin, 09 Desember 2024 | 15:00 WIB UPAH MINIMUM

Upah Minimum Naik, Mendagri Minta Kepala Daerah Cegah Demo dan PHK

Senin, 25 November 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Hapus BPHTB dan Retribusi PBG untuk Proyek Rumah MBR

Minggu, 24 November 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Kemendagri Minta Pemda Segera Kurangi Tarif Pajak BBM

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?