Tingkatkan Pengawasan Belanja Covid-19 di Pemda, BPKP Lakukan Ini

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri meneken nota kesepahamanan untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan internal pada level pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengatakan kerja sama dengan Kemendagri diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level provinsi dan kabupaten/kota.

Apalagi, faktor risiko kecurangan pada keadaan darurat, terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini berpotensi meningkat. Untuk itu, pengawasan untuk pengadaan barang dan jasa (PBJ) idealnya juga harus ditingkatkan.

"Pengawalan APIP pemda terhadap PBJ di masa darurat belum optimal. Pemantauan BPKP pada aspek penanganan kesehatan saja, baru 36% APIP yang melakukan reviu atau audit tujuan tertentu," katanya di laman resmi BPKP, dikutip Kamis (3/12/2020).

Melihat faktor tersebut, Yusuf menilai kerja sama antara BPKP dan Kemendagri perlu dijalin untuk mendorong pengawasan para APIP di lingkungan pemda terhadap belanja-belanja yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Terdapat tiga kegiatan yang akan dilakukan antara lain supervisi kegiatan pengawasan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Lalu, peningkatan kapabilitas APIP dan kerja sama untuk pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

"Bersama Kemendagri akan mendorong pengawalan PBJ bidang kesehatan dan bantuan sosial melalui bimtek/sosialisasi kepada APIP daerah untuk tahun depan. Di awal-awal, nanti kami akan sama-sama dengan Irjen Kemendagri akan melakukan pelatihan," ujar Yusuf.

Dia juga menambahkan realisasi belanja pemerintah daerah pada masa pandemi ini masuk kategori sangat menantang untuk mekanisme pengawasannya lantaran kondisi darurat sering kali dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang merugikan keuangan negara.

Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah memperpanjang rantai pasok atau menaikkan harga dan memberikan barang yang kualitasnya buruk. Modus lain adalah belanja barang atau jasa yang tidak sesuai spesifikasi atau kebutuhan.

"Pada kondisi darurat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/ULP) juga sering ragu dan bingung sehingga realisasinya pun menjadi lambat," tutur Yusuf.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai komponen belanja daerah ikut memainkan peran penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional sehingga penting menjamin serapan belanja daerah dilakukan dengan optimal dan tepat sasaran.

"BPKP diharapkan lebih agresif dan proaktif tidak hanya saat evaluasi akhir kegiatan, tetapi saat awal perencanaan juga sudah memberikan pendampingan sehingga ketika berjalan sudah sesuai dengan strategi pemerintah pusat dalam memulihkan ekonomi," katanya. (rig)