Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Otoritas Ubah Budaya Internal

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) akan merombak budaya internalnya untuk menghindari terulangnya skandal penyitaan yang membuat reputasi ATO turun di kalangan wajib pajak usaha kecil.

Otoritas akan memperkenalkan ‘procedural safeguards’ untuk membatasi potensi adanya intimidasi kepada masyarakat yang memiliki utang pajak. Dengan demikian, wajib pajak diharapkan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Awal tahun ini, kami berfokus membersihkan ATO dari tuduhan telah melakukan ‘cash grab’ menggunakan surat sita pada 2016/17,” kata Andrew McLoughlin selaku penjabat Inspektur Jenderal Perpajakan dan Ombudsman Perpajakan, Selasa (23/7/2019).

Komisaris kedua ATO, Jeremy Hirschhorn mengatakan beberapa langkah yang ambil otoritas berpotensi berdampak besar pada wajib pajak. Jika salah mengambil tindakan yang berdampak pada pengalaman buruk masyarakat memenuhi kewajibannya, masalah besar akan muncul.

ATO, sambungnya, menggeser orientasi pengukuran kinerja untuk mendukung perombakan budaya di internal. Pengukuran kinerja yang awalnya berdasakan pada tanggung jawab pada audit bergesar pada tanggung jawab membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Otoritas akan menggunakan tax gap di tiap daerah sebagai bahan evaluasi kekurangan dalam pemungutan pajak. Pasalnya, banyak warga yang keliru dalam pelaporan pajaknya. Hal ini memungkinkan petugas pajak untuk lebih memberi sosialisasi terhadap warga.

Hirschhorn mengatakan sangat mudah untuk mendapat predikat sebagai otoritas pendapatan yang baik melalui kewajiban audit. Namun, membantu orang menghindari masalah adalah cara yang jauh lebih baik untuk mendapatkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

“Mengumpulkan pajak bukanlah tujuan itu sendiri. Pajak adalah cara agar orang-orang di Australia berbagi sumber daya mereka untuk kepentingan negara dan untuk bersama,” imbuhnya, seperti dilansir theaustralian.com.au. (MG-dnl/kaw)