Tindak Lanjut PP 55/2022, Kemenkeu Perbarui Ketentuan Penyusutan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2023. Beleid tersebut mengatur tentang penghitungan penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud untuk keperluan perpajakan.

PMK 72/2023 diterbitkan guna melaksanakan amanat Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022.

"Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, perlu diatur ketentuan mengenai penyusutan harta berwujud dan/atau amortisasi harta tak berwujud," bunyi bagian pertimbangan PMK 72/2023, dikutip Senin (24/7/2023).

Secara umum, kelompok penyusutan harta berwujud bukan bangunan masih tetap terdiri dari 4 kelompok dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun. Untuk kelompok penyusutan harta berwujud berupa bangunan, masa manfaatnya tetap selama 10 tahun untuk bangunan tidak permanen dan 20 tahun untuk bangunan permanen.

Sesuai dengan UU HPP, wajib pajak dapat melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya bila bangunan permanen milik wajib pajak memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun dengan syarat dilakukan secara taat asas. Pemberitahuan untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya dapat disampaikan paling lambat 30 April 2024.

Selanjutnya, PMK 72/2023 juga mengatur tentang penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud. Secara umum, biaya perbaikan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan melalui penyusutan. "Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud tersebut," bunyi Pasal 7 ayat (2) PMK 72/2023.

Bila perbaikan tidak menambah masa manfaat harta berwujud, penghitungan penyusutan atas hasil penjumlahan dilakukan sesuai sisa masa manfaat fiskal harta berwujud tersebut.

Dalam hal perbaikan menambah masa manfaat, penghitungan penyusutan dilakukan sesuai sisa masa manfaat fiskal harta berwujud ditambah dengan tambahan masa manfaat. Penyusutan dilakukan paling lama sesuai masa manfaat kelompok harta berwujud tersebut.

Kemudian, terdapat pula pasal dalam PMK 72/2023 yang mengatur tentang pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi. Bila terjadi, jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik dibebankan sebagai kerugian, sedangkan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima dibukukan sebagai penghasilan.

Terkait dengan amortisasi harta tidak berwujud, kelompok penyusutannya tetap terbagi dalam 4 kelompok dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, dan 20 tahun.

Bila harta tak berwujud memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun, amortisasi dapat dilakukan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Pemberitahuan untuk melakukan amortisasi dengan masa manfaat yang sebenarnya disampaikan kepada dirjen pajak paling lambat 30 April 2024.

PMK 72/2023 berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 17 Juli 2023. Dengan berlakunya PMK 72/2023 maka PMK 248/2008, PMK 249/2008 s.t.d.d PMK 126/2012, serta PMK 96/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (sap)