Tim Anies-Imin Soal Badan Penerimaan Negara: Kita Butuh Sosok Powerful

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana membentuk badan penerimaan negara apabila terpilih dalam pemilu 2024.

Co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong mengatakan badan penerimaan negara akan berada langsung di bawah presiden sehingga lebih optimal melaksanakan tugasnya. Menurutnya, badan ini dibutuhkan untuk mengurangi tugas atau kewenangan Kementerian Keuangan yang terlalu banyak.

"Kita mungkin butuh sosok yang lebih powerful di samping hanya menteri keuangan yang sudah punya begitu banyak tugas. Juga, [badan penerimaan] bisa langsung dikomandoi oleh presiden," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Sabtu (27/1/2024).

Thomas mengatakan badan penerimaan negara akan mirip seperti pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dengan posisi tersebut, BKPM dapat leluasa berkoordinasi dengan instansi pemerintah, Bank Indonesia, serta pemerintah daerah.

Dia memandang urusan penanaman modal dan penerimaan negara memiliki sebuah kesamaan, yakni membutuhkan koordinasi erat dengan kementerian/lembaga lainnya. Pembentukan badan penerimaan negara pun akan membuat tujuan penerimaan lebih optimal.

Menurutnya, kepala badan penerimaan negara bakal dilantik dan memiliki posisi sejajar dengan menteri. Badan tersebut nantinya akan sangat berfokus pada tugas mengumpulkan penerimaan negara baik dari pajak, kepabeanan, cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kami menyadari pembentukan badan penerimaan ini butuh waktu. Harus pelan-pelan. Tapi kita juga tidak ingin habis waktu di sana saja," ujarnya.

Thomas menambahkan Anies-Muhaimin tidak akan terburu-buru mengeksekusi pembentukan badan penerimaan negara apabila memenangkan pemilu 2024. Menurutnya, rencana pembentukan badan penerimaan negara masih membutuhkan kajian mendalam serta konsultasi publik untuk menampung masukan dari para pakar.

Transkrip lengkap wawancara dengan Tom Lembong bisa disimak melalui artikel berikut ini, Kami Ingin Terapkan Paradigma Pajak yang Rasional dan Adil. (sap)