BADAN PENERIMAAN NEGARA

Istana Ungkap Belum Ada Bahasan Soal Badan Penerimaan Negara

Muhamad Wildan | Selasa, 03 Desember 2024 | 13:45 WIB
Istana Ungkap Belum Ada Bahasan Soal Badan Penerimaan Negara

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, tengah. 

JAKARTA, DDTCNews - Istana mengeklaim pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) masih belum pernah dibahas dalam rapat kabinet.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan saat ini Kementerian Keuangan tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.

"Sampai saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja seperti biasa. Satu menteri dengan 3 wakil menteri masih bekerja seperti biasa," kata Hasan, dikutip pada Selasa (3/12/2024).

Baca Juga:
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Saat ini, Kementerian Keuangan dipimpin oleh Sri Mulyani selaku menteri keuangan dan didampingi oleh 3 wakil menteri, yakni Suahasil Nazara, Thomas AM Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

Meski demikian, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo sebelumnya sempat mengatakan bahwa posisi wakil menteri keuangan hanyalah jabatan sementara bagi Anggito.

Menurut Hashim, Anggito bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri penerimaan negara. "Itu nanti ditangani oleh Pak Anggito sebagai menteri penerimaan negara yang baru. Saya kira beliau sebagai wakil menteri itu untuk sementara," kata Hashim.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Jadi Jalan Tengah Tingkatkan Penerimaan Negara

Anggito selaku menteri penerimaan negara bakal diminta untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia dan menambal kebocoran-kebocoran pada pendapatan negara. "Ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran," ujar Hashim.

Adapun pembentukan BPN merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang dijanjikan oleh Prabowo sepanjang periode kampanye Pilpres 2024. Pembentukan BPN dipercaya akan meningkatkan pendapatan negara menjadi 23% dari PDB.

"Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," bunyi dokumen visi, misi, dan program Prabowo.

Pendapatan negara baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperlukan untuk membiayai pembangunan ekonomi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 22 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan

Senin, 16 Desember 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan PPN Jadi Jalan Tengah Tingkatkan Penerimaan Negara

Senin, 16 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RI Butuh Optimalkan Penerimaan Pajak Demi APBN yang Lebih Sehat

Kamis, 12 Desember 2024 | 18:15 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN dan PPnBM Tumbuh 5,98 Persen hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?