KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tiga Jenis Bansos Ini Mulai Disalurkan Pekan Keempat Maret 2021

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Maret 2021 | 09:43 WIB
Tiga Jenis Bansos Ini Mulai Disalurkan Pekan Keempat Maret 2021

Mensos Tri Rismaharini. (Foto: Humas Setkab/Oji)
 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan dimulai pada pekan keempat Maret 2021 dan akan didistribusikan melalui bank-bank milik negara dan PT Pos Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan terdapat tiga bansos yang digulirkan antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai dengan target 18,8 juta keluarga, Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta keluarga, dan Bantuan Subsidi Tunai dengan target 10 juta keluarga.

“Harapan kami, bisa direalisasikan pada minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk April, kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” katanya dikutip dari Setkab, Kamis (18/3/2021).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Saat ini, lanjut Risma, pemerintah tengah melakukan evaluasi, perbaikan, dan sinkronisasi data terkait dengan bansos. Ini akan segera dirampungkan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, dari data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang didapatkan ternyata belum sesuai dengan target tersebut karena terdapat sejumlah daerah yang belum sepenuhnya memadankan data dengan data kependudukan.

“Ada kurang lebih yang kami harus jemput perbaikan datanya. Jadi kami menurunkan staf untuk bekerja sama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat [penyaluran bansos] di 514 kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Risma menambahkan Kemensos bekerjasama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendataan di sejumlah daerah, termasuk suku-suku terpencil di kawasan Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang benar. Untuk itu, mantan wali kota Surabaya ini berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan.

“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verivali [verifikasi dan validasi] data di lapangan,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan