Tidak Mudah Jadi Negara Tax Haven

LONDON, DDTCNews – Sebagai tindak lanjut dari rencana Inggris keluar dari Uni Eropa, para politisi mencari berbagai cara untuk mempertahankan dominasi Inggris sebagai pusat perdagangan global (center for global capital). Salah satu idenya adalah menjadikan Inggris menjadi negara surga pajak atau tax haven.

Hiruk pikuk yang terjadi pasca 23 Juni lalu setelah hasil referendum menunjukkan Inggris meninggalkan Uni Eropa, membuat kabinet yang saat itu masih dibawah kekuasaan David Cameron menyerukan pemangkasan tarif pajak dari 20% menjadi 15%.

“Kami ingin membangun ekonomi yang kompetitif,” kata juru bicara kabinet beberapa waktu lalu.

Namun demikian, penerusnya, Theresa May belum menerima proposal itu sejak menjabat pada 13 Juli lalu. Sementara beberapa anggota parlemen yang pro-Brexit malah lebih ekstrim dengan menyerukan untuk membebaskan PPh Badan sama sekali, meskipun hal itu ditentang oleh banyak pengamat ekonomi.

Para pengamat ekonomi meminta keputusan pembebasan pajak itu ditinjau kembali, setidaknya sebagai salah poin terakhir untuk memenangkan tawar-menawar saat negosiasi dengan Uni Eropa.

Bagi Menteri Keuangan di seluruh negara Eropa, kompetisi pajak adalah prospek yang paling mengkhawatirkan. Para pemimpin Eropa baru-baru ini telah menyetujui rencana untuk menutup celah pajak yang sudah menghilangkan potensi pajak sampai dengan US$100 miliar per tahunnya.

Beberapa waktu lalu, Uni Eropa telah memberikan sanksi yang tegas bagi Irlandia, Luxemburg dan Belanda karena telah memberikan kelonggaran pajak bagi perusahaan multinasional. Perusahaan yang dimaksud adalah Starbucks, Apple, dan Microsoft, yang menggunakan kesempatan ini untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi pajak terutang mereka.

Terdapat kekhawatiran bagi Uni Eropa, jika Inggris yang ingin membebaskan atau memberikan keringanan pajak bagi perusahaan. Ditakutkan hal ini akan membuat negara-negara Eropa menjadi kurang kompetitif karena ada persaingan yang tidak sehat.

Pengamat ekonomi memperingatkan formula yang dipakai Irlandia bisa saja tidak bekerja bagi Inggris. Dalam memo yang bocor di sebuah media, sesaat setelah vote Brexit, Pascal Saint-Amans, pejabat pajak di OECD menuliskan pemotongan pajak yang tajam biasanya efektif dilakukan oleh negara-negara kecil dengan sektor bisnis yang relatif belum berkembang.

Di negara-negara itu, sebagaimana dilansir Bloomberg, hilangnya pendapatan pajak biasanya tertutupi dengan investasi-investasi baru yang berdatangan. Tidak demikian halnya bagi Inggris, seperti yang sudah diperkirakan, Inggris harus menghadapi dampak negatif dari Brexit untuk pertumbuhan ekonominya. (Amu)