Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Jokowi Jadi Wakil Menteri Keuangan

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 3 wakil menteri di Istana Negara pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, dilantik menjadi wakil menteri keuangan. Selanjutnya, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dilantik menjadi wakil menteri pertanian.

Adapun Yuliot, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kementerian investasi/BKPM dilantik menjadi wakil menteri investasi/wakil kepala BKPM.

"Kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta pada 18 Juli 2024," bunyi Keputusan Presiden (Keppres) 45/M/2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nani Purwanti, Kamis (18/7/2024).

Beberapa menteri yang hadir dalam pelantikan antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan menteri-menteri lainnya.

Perlu diketahui, selain menjadi anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Tommy, panggilan akrab Thomas, juga menjabat sebagai bendahara Partai Gerindra. Tommy juga merupakan keponakan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dibentuk dalam rangka menyiapkan transisi dari pemerintahan saat ini di bawah Jokowi ke pemerintahan berikutnya.

Pada Mei 2024, Tommy telah menyatakan bahwa timnya berkomitmen untuk mengedepankan kehati-hatian fiskal dalam menyiapkan transisi. "Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Ini saya rasa hal yang penting," ujar Tommy.

Tommy juga mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak memiliki rencana untuk meningkatkan rasio utang ke level 50% dari PDB. Menurutnya, rasio utang sebesar 50% dari PDB tidaklah mungkin untuk dicapai.

"Rasio utang terhadap PDB yang pernah mungkin beberapa minggu lalu dikatakan di atas 50% dan sebagainya, itu tidak mungkin," kata Tommy pada Juni 2024. (sap)