KEBIJAKAN FISKAL

Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN

Dian Kurniati | Selasa, 10 September 2024 | 10:00 WIB
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto didampingi Wakil Menkeu Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan laporan mengenai perkembangan APBN.

Sri Mulyani mengatakan pertemuan dengan Prabowo membahas kinerja APBN 2024 dan perkembangan pembahasan RAPBN 2025 di DPR. Menurutnya, Prabowo juga memberikan arahan mengenai berbagai usulan program pada tahun depan beserta anggaran yang perlu disediakan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (10/9/2024).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menemui Prabowo bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Thomas merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menjelaskan pembahasan mengenai APBN diperlukan agar Prabowo mengetahui detail perkembangan pelaksanaan dan outlook APBN yang sedang berjalan. Terlebih, pemerintahan Prabowo yang bakal melanjutkan pelaksanaan APBN 2024 hingga tutup buku.

Defisit APBN 2024 diestimasi mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% PDB. Angka ini lebih lebar dari rencana pada APBN 2024 senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Baca Juga:
Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Pendapatan negara diestimasi mampu mencapai target senilai Rp2.802,3 triliun, walaupun penerimaan perpajakan diperkirakan shortfall. Adapun soal belanja negara, outlook-nya mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu Rp3.325,1 triliun.

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR tengah menyusun RAPBN 2025 untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan sejauh ini, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB.

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pada APBN 2025 juga termuat program Quick Win Prabowo-Gibran antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja