KEBIJAKAN FISKAL

Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN

Dian Kurniati | Selasa, 10 September 2024 | 10:00 WIB
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto didampingi Wakil Menkeu Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyampaikan laporan mengenai perkembangan APBN.

Sri Mulyani mengatakan pertemuan dengan Prabowo membahas kinerja APBN 2024 dan perkembangan pembahasan RAPBN 2025 di DPR. Menurutnya, Prabowo juga memberikan arahan mengenai berbagai usulan program pada tahun depan beserta anggaran yang perlu disediakan.

"Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (10/9/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Sri Mulyani menemui Prabowo bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Thomas merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dia menjelaskan pembahasan mengenai APBN diperlukan agar Prabowo mengetahui detail perkembangan pelaksanaan dan outlook APBN yang sedang berjalan. Terlebih, pemerintahan Prabowo yang bakal melanjutkan pelaksanaan APBN 2024 hingga tutup buku.

Defisit APBN 2024 diestimasi mencapai Rp609,7 triliun atau 2,7% PDB. Angka ini lebih lebar dari rencana pada APBN 2024 senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Pendapatan negara diestimasi mampu mencapai target senilai Rp2.802,3 triliun, walaupun penerimaan perpajakan diperkirakan shortfall. Adapun soal belanja negara, outlook-nya mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu Rp3.325,1 triliun.

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR tengah menyusun RAPBN 2025 untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan sejauh ini, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB.

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Prabowo bersama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pada APBN 2025 juga termuat program Quick Win Prabowo-Gibran antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP