AMERIKA SERIKAT

TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

Muhamad Wildan | Selasa, 04 Mei 2021 | 16:06 WIB
TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

Senate Minority Leader Mitch McConnell. (ktxs.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pimpinan Partai Republik pada Senat Amerika Serikat (AS) atau Senate Minority Leader, Mitch McConnell menjamin tidak akan ada satupun anggota partainya yang mendukung rencana kebijakan pajak Presiden Joe Biden.

McConnell mengatakan tidak ada satupun anggota Partai Republik yang mau mendiskusikan rencana perubahan atas Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) demi mendanai program pembangunan yang diusung Biden.

"Kami tidak mau membayar berbagai program itu dengan membatalkan beleid tahun 2017 [TCJA]," ujar McConnell, dikutip Selasa (4/5/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Menurut McConnell, disahkannya TCJA adalah salah satu prestasi dalam hal urusan domestik yang mampu dicapai Donald Trump selama 4 tahun pemerintahannya. Melalui beleid tersebut, tarif pajak korporasi diturunkan dari 35% menjadi 21%.

Namun, tarif pajak korporasi sebesar 21% ini dinilai terlalu rendah oleh Biden. Sejak kampanye, Biden telah mengusulkan agar tarif pajak korporasi dinaikkan menjadi 28%. Selain tarif pajak korporasi, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas orang kaya juga akan dinaikkan.

Tidak hanya itu, rezim pajak yang berlaku atas capital gains juga akan diubah sehingga ke depan terdapat perlakuan yang setara antara penghasilan dalam bentuk upah dan penghasilan berupa modal.

Baca Juga:
Ada Aturan Baru, Exchanger Kripto Harus Punya Hak Akses NIK Dukcapil

Dana yang terkumpul melalui seluruh kebijakan pajak ini akan digunakan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur senilai US$2,3 triliun serta program perlindungan anak dan pendidikan pada American Families Plan senilai US$1,8 triliun.

McConnell mengatakan Partai Republik hanya mau menyetujui program belanja tersebut bila nilai totalnya hanya senilai US$600 miliar sehingga tidak mencapai US$4,1 triliun seperti yang direncanakan Biden.

"Kami terbuka bila pemerintah hanya mengusulkan senilai US$600 miliar dan benar-benar difokuskan hanya pada infrastruktur. Kalau pemerintah bilang ingin membangun infrastruktur, mari kita membangun infrastruktur," ujar McConnell, seperti dilansir thehill.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja