AMERIKA SERIKAT

TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

Muhamad Wildan | Selasa, 04 Mei 2021 | 16:06 WIB
TCJA Warisan Trump Bakal Dirombak Biden, Ini Respons Partai Republik

Senate Minority Leader Mitch McConnell. (ktxs.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pimpinan Partai Republik pada Senat Amerika Serikat (AS) atau Senate Minority Leader, Mitch McConnell menjamin tidak akan ada satupun anggota partainya yang mendukung rencana kebijakan pajak Presiden Joe Biden.

McConnell mengatakan tidak ada satupun anggota Partai Republik yang mau mendiskusikan rencana perubahan atas Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) demi mendanai program pembangunan yang diusung Biden.

"Kami tidak mau membayar berbagai program itu dengan membatalkan beleid tahun 2017 [TCJA]," ujar McConnell, dikutip Selasa (4/5/2021).

Baca Juga:
Pemda Adakan Pengadaan Lahan, Fiskus Beberkan Aspek Perpajakannya

Menurut McConnell, disahkannya TCJA adalah salah satu prestasi dalam hal urusan domestik yang mampu dicapai Donald Trump selama 4 tahun pemerintahannya. Melalui beleid tersebut, tarif pajak korporasi diturunkan dari 35% menjadi 21%.

Namun, tarif pajak korporasi sebesar 21% ini dinilai terlalu rendah oleh Biden. Sejak kampanye, Biden telah mengusulkan agar tarif pajak korporasi dinaikkan menjadi 28%. Selain tarif pajak korporasi, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas orang kaya juga akan dinaikkan.

Tidak hanya itu, rezim pajak yang berlaku atas capital gains juga akan diubah sehingga ke depan terdapat perlakuan yang setara antara penghasilan dalam bentuk upah dan penghasilan berupa modal.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Dana yang terkumpul melalui seluruh kebijakan pajak ini akan digunakan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur senilai US$2,3 triliun serta program perlindungan anak dan pendidikan pada American Families Plan senilai US$1,8 triliun.

McConnell mengatakan Partai Republik hanya mau menyetujui program belanja tersebut bila nilai totalnya hanya senilai US$600 miliar sehingga tidak mencapai US$4,1 triliun seperti yang direncanakan Biden.

"Kami terbuka bila pemerintah hanya mengusulkan senilai US$600 miliar dan benar-benar difokuskan hanya pada infrastruktur. Kalau pemerintah bilang ingin membangun infrastruktur, mari kita membangun infrastruktur," ujar McConnell, seperti dilansir thehill.com. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan