RASIO PAJAK

Tax Ratio 2021 Melonjak Hingga 9,11% PDB, Ini Catatan Kemenkeu

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Februari 2022 | 13:17 WIB
Tax Ratio 2021 Melonjak Hingga 9,11% PDB, Ini Catatan Kemenkeu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melaporkan realisasi tax ratio Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan pencapaian tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi 2021 yang jauh lebih baik dibandingkan 2020.

“Jadi kenaikannya cukup signifikan sekitar 0,8% dalam 1 tahun. Signifikan dibandingkan performance-performance tax ratio di tahun-tahun sebelumnya,” kata Febrio dalam dialog virtual bertema Tatkalimat-Tanya BKF, Kamis (10/2/2022).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Adapun pada tahun 2020, tax ratio tercatat sebesar 8,33% terhadap PDB. Febrio mengatakan, selain ekonomi yang lebih baik, penerimaan pajak pada 2021 juga ikut menggeliat. Hal ini pula yang mendorong tax ratio 2021 melonjak.

Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2021 sebesar Rp1.277,5 triliun, tumbuh 19,2% year on year (yoy). Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 sebesar 3,69% yoy.

Febrio menambahkan pemerintah optimistis tax ratio tahun ini bisa lebih tinggi dari 2021 lalu. Proyeksi pemerintah, rasio pajak 2022 mencapai 9,3%-9,5% dari PDB.

Baca Juga:
Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Menurutnya, ekonomi tahun ini akan tetap melanjutkan proses pemulihan, meski saat ini terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Proyeksi pemerintah tahun ini pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% yoy. Sementara penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.262,9 triliun. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini