KINERJA KEBIJAKAN FISKAL

Tax Amnesty & Pertumbuhan Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 11 November 2016 | 06:06 WIB
Tax Amnesty & Pertumbuhan Ekonomi Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Setkab RI)

JAKARTA, DDTCNews – Capaian program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga periode II dinilai sukses oleh masyarakat. Namun, sebenarnya pemerintah masih harus terus menekan kebijakan fiskal tersebut agar dapat memperbaiki kondisi perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kebijakan fiskal harus memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III mengalami penurunan.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal III 5,02%, sementara kuartal II 5,18%. Penyebabnya adalah kebijakan fiskal yang diterapkan tidak sebaik di kuartal II,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/11).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Menurut Darmin, pemerintah harus segera memperbaiki keadaan ini. Sebenarnya pemerintah telah melakukan ini, yaitu dengan menggulirkan program tax amnesty.

Dia berharap dalam jangka panjang keberhasilan tax amnesty menjadi cerminan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Alasannya, program tax amnesty di Indonesia adalah program pengampunan pajak paling gemilang dalam sejarah dunia.

Darmin mengungkapkan dalam menyukseskan tax amnesty, sejumlah langkah pun telah dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya mengesahkan sejumlah aturan pendukung tax amnesty dan menyelenggarakan sosialisasi di berbagai wilayah, dengan tujuan mempermudah partisipannya untuk menjalani program tersebut. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?