KEBIJAKAN EKONOMI

Tarik Manfaat Perang Dagang, Ini Tantangan RI

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 November 2018 | 14:23 WIB
Tarik Manfaat Perang Dagang, Ini Tantangan RI

JAKARTA, DDTCNews – Perang dagang antara AS dan China tidak selamanya menimbulkan ekses negatif. Keuntungan bisa ditengguk selama Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dengan negara lain di kawasan Asean.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam seminar bertajuk 'Adu Strategi Hadapi Perang Dagang'. Menurutnya Indonesia punya kesempatan mengambil keuntungan dari perang dagang antara dua raksasa ekonomi tersebut.

Keuntungan tersebut adalah potensi relokasi industri di China karena implikasi perang tarif yang membuat produknya tidak kompetitif di pasar global. Meski belum ada eksodus, pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi keluarnya investasi dari negeri Tirai Bambu.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

"Relokasi ini belum terjadi tapi posisi investor China akan ditentukan pasca pertemuan G-20 di Argentina sekarang. Bila bulum ada moderasi antara AS dan China maka mereka pasti akan keluar," katanya Rabu (28/11/2018).

Destinasi menarik untuk relokasi industri China ini menurut Mantan Dirjen Pajak ini salah satunya adalah di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia tidak sendirian yang saat ini tengah bersiap menampung efek positif dari perang dagang.

Catatan Darmin setidaknya ada 3 negara kompetitior di kawasan Asean yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand. Kemudian ditambah India yang mempunyai kapasitas serupa untuk menarik investasi dari luar.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Relokasi industri ini dampak positif tapi persaingan akan ketat dengan Vietnam, Thailand, Malaysia dan ditambah India," tandasnya.

Oleh karena itu, sejumlah senjata disiapkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam rangka menarik investasi. Relaksasi kebijkakan fiskal dan kemudahan perizianan dilakukan sejak awal tahun 2018.

"Kita susun kebijakan fiskal ada tax holiday, PPh Final untuk UMKM dan rencana super tax deduction yang terakhir," imbuhnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Rabu, 16 Oktober 2024 | 14:30 WIB KINERJA INVESTASI

Belum Akhir 2024, BKPM Capai Target Realisasi Investasi Sesuai Renstra

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN