Tarik Investasi Startup, Kemenkeu Diminta Bebaskan Pajak Capital Gain

BANGKOK, DDTCNews - Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital (Ministry of Digital Economy and Society/DES) meminta Kementerian Keuangan memberikan insentif pajak yang mampu memacu investasi mengalir ke startup lokal.

Menteri DES Chaiwut Thanakamanusorn mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus untuk membangun ekosistem bisnis digital sekaligus meningkatkan daya saing negara. Salah satu insentif yang bisa diberikan misalnya pembebasan pajak capital gain atas investasi di startup lokal.

"Saya secara informal telah 2 kali berbicara dengan Menteri Keuangan tentang hal ini dalam rapat kabinet tetapi belum diselesaikan," katanya, dikutip Jumat (29/10/2021).

Chaiwut mengatakan teknologi digital menjadi salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah pun bersiap pengembangan infrastruktur digital, terutama platform untuk membantu memperkuat UMKM serta menjamin keamanan siber.

Menurut indeks Daya Saing Digital IMD, Thailand berada di peringkat ke-39 pada 2020, meningkat 1 level dari posisi 40 pada 2019. Chaiwut berharap peringkat tersebut lebih baik pada tahun ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital.

Secara umum, dia menilai startup lokal dan UMKM masih menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, Kemenkeu perlu memberikan insentif agar startup lokal dapat memperoleh pendanaan lebih besar dengan pembebasan pajak capital gain.

Dia menilai pembebasan pajak capital gain untuk dana modal ventura yang berinvestasi pada startup lokal akan mendorong investasi startup Thailand tumbuh lebih kuat. Menurutnya, kebanyakan modal saat ini mengalir ke negara yang membebaskan pajak capital gain untuk startup, seperti Singapura.

"Salah satu poin yang menghambat modal ventura adalah pajak capital gain karena mereka harus membayar pajak untuk keuntungan dari penjualan saham di startup di masa depan," ujarnya dilansir bangkokpost.com.

Sementara pada UMKM, Chaiwut menambahkan tantangan yang menghadapi yakni keterbatasan dalam mengadopsi teknologi digital, akses sumber pendanaan, dan ekspansi bisnis. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan pedoman untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing melalui berbagai proyek dengan kerja sama dari sektor swasta dan publik. (sap)