Tarif Terlalu Tinggi, Penerapan 'Sin Tax' Dikritik

RIYADH, DDTCNews – Rencana pemerintah untuk memberlakukan ‘sin tax’ atau pajak baru hingga 100% untuk tembakau, minuman soda dan komoditas lainnya yang sejenis mendapat perlawanan dari beberapa pihak yang tidak mendukung rencana tersebut.

Seorang Aktivis Essam al-Zamel mengatakan pajak baru yang akan diterapkan dalam waktu dekat tersebut banyak menuai kritik dari warga di Arab Saudi karena tarifnya yang terlalu tinggi. Warga juga menghubungkan rencana kebijakan tersebut dengan adanya kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Arab Saudi.

“Jika sin tax ini diterapkan, maka siapa pun yang merokok sebanyak dua bungkus rokok sehari akan membayar sekirtar SAR1.500 atau Rp5,3 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan membayar cicilan kendaraan,” pungkasnya, Selasa (6/6).

Pajak baru tersebut muncul beberapa minggu setelah adanya kunjungan dan penandatanganan serangkaian kesepakatan bilateral senilai puluhan miliar dolar antara AS dan Arab Saudai. Warga juga mengomentari pajak baru tersebut dengan membandingkan Arab Saudi dengan negara-negara Teluk lainnya.

“Qatar mulai meningkatkan tunjangan staf, dan Uni Emirat Arab (UEA) akan mengurangi harga BBM bulan depan. Sementara, Arab Saudi malah menerapkan pajak baru (sin tax) dan menaikkan harga bahan bakar yang jelas akan membebankan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan akan mengumpulkan tambahan penerimaan antara SAR8 miliar – SAR10 miliar per tahun dari pajak baru tersebut. Pendapatan tersebut, seperti dilansir middleeasteye.net, akan digunakan untuk mengurangi defisit anggaran yang terjadi saat ini.

Tidak hanya itu, sebagai komitmen dalam menyetujui perjanjian penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dilaksanakan di seluruh Gulf Cooperation Council (GCC), Arab Saudi akan mulai memberlakukan PPN dengan tarif 5% mulai 1 Januari 2018. (Amu)