ARAB SAUDI

Bikin Kantor Regional di Negara Ini, Korporasi Bebas Pajak 30 Tahun

Muhamad Wildan | Selasa, 05 Maret 2024 | 17:30 WIB
Bikin Kantor Regional di Negara Ini, Korporasi Bebas Pajak 30 Tahun

Ilustrasi.

RIYADH, DDTCNews - Pemerintah Arab Saudi menerbitkan regulasi yang menjadi dasar pemberian fasilitas tax holiday selama 30 tahun kepada perusahaan yang menempatkan kantor regional atau regional headquarter di Arab Saudi.

Untuk memperoleh insentif tax holiday tersebut, perusahaan harus memenuhi kriteria substansi ekonomi yang telah ditetapkan.

"Kegiatan kantor regional harus ditentukan dari dalam yurisdiksi. Misal, rapat direksi terkait dengan keputusan strategis kantor regional harus diselenggarakan di Arab Saudi," ungkap pemerintah Arab Saudi seperti dikutip dari Tax Notes International, Selasa (5/3/2024).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Selanjutnya, besaran biaya operasional yang dikeluarkan di Arab Saudi juga harus sepadan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh kantor regional dimaksud.

Terakhir, kantor regional juga harus mempekerjakan pegawai penuh waktu dengan jumlah yang proporsional dengan tingkat aktivitas dari kantor regional dimaksud.

Kantor regional penerima insentif tax holiday yang tidak memenuhi kriteria substansi ekonomi akan dikenai denda senilai SAR100.000 dan wajib memenuhi kriteria substansi ekonomi dalam waktu 90 hari.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Bila setelah jangka waktu 90 hari ternyata kantor regional masih tidak memenuhi kriteria substansi ekonomi yang ditetapkan, kerajaan akan mengenakan denda senilai SAR400.000. Tak hanya itu, insentif tax holiday juga berpotensi dicabut.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya menarik perusahaan multinasional untuk menempatkan kantor regionalnya di dalam negeri. Langkah ini diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak.

Sejak 2021, pemerintah mengumumkan kerajaan tidak akan menyepakati kontrak dengan perusahaan asing yang belum mendirikan kantor regional di dalam negeri.

Berkat langkah tersebut, pemerintah mengeklaim sudah ada lebih dari 200 perusahaan multinasional yang menempatkan kantor regionalnya di dalam negeri. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6