SPANYOL

Tarif Pajak Kendaraan Naik Januari 2021, Ini Kekhawatiran Industri

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 28 November 2020 | 15:01 WIB
Tarif Pajak Kendaraan Naik Januari 2021, Ini Kekhawatiran Industri

Salah satu kesibukan di jalanan di Kota Barcelona, Spanyol. Pemerintah Spanyol akan menerapkan skema pajak kendaraan baru dengan berdasarkan emisi gas buang mulai Januari 2021.(Foto: Alamy/thetimes.co.uk)

MADRID, DDTCNews - Pemerintah Spanyol akan menerapkan skema pajak kendaraan baru dengan berdasarkan emisi gas buang mulai Januari 2021. Kebijakan yang diprediksi memukul industri otomotif.

Mikel Palomera, direktur Seat, salah satu perusahaan otomotif di Spanyol, mengatakan skema pajak kendaraan yang baru akan meningkatkan harga jual mobil kepada konsumen.

Kenaikan biaya dari bertambahnya komponen pajak dikhawatirkan akan menghilangkan 100.000 lapangan kerja di sektor otomotif. "Ribuan pekerjaan bisa hilang ketika pajak kendaraan baru mulai berlaku di seluruh Spanyol pada Januari," katanya dikutip Jumat (27/11/2020).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Palomera menuturkan kebijakan pajak kendaraan dengan basis penghitungan emisi gas buang akan memengaruhi 50% penjualan mobil di Spanyol. Kelompok mobil yang terdampak penerapan pajak kendaraan akan membuat harga jual naik sekitar 4,75%.

Bertambahnya harga jual tersebut berpotensi makin menekan permintaan konsumen yang sudah jatuh selama pandemi Covid-19. Dia menyampaikan dampak kebijakan pajak ini memiliki efek berantai yang pada ujungnya menekan perekonomian Spanyol yang masih mencoba pulih dari krisis.

"Ini akan menjadi pukulan yang sangat kuat. Hal ini akan berdampak kepada jatuhnya permintaan. Kemudian berlanjut ke lapangan kerja dan pada akhirnya dampak ke perekonomian," terangnya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Menyikapi proyeksi suram dari pelaku usaha, Menteri Industri, Perdagangan dan Pariwisata Reyes Maroto memberikan komitmen untuk menyiapkan kebijakan yang akan mengimbangi kenaikan pajak.

Namun demikian, skema kebijakan tersebut tidak akan melanggar prosedur untuk kendaraan ramah lingkungan atau World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure (WLTP).

"Kami akan berbicara tentang mengimbangi kebijakan [kenaikan pajak], tetapi ambang batas emisi kendaraan tetap mengacu kepada prosedur WLTP," imbuhnya seperti dilansir euroweeklynews.com. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 12:00 WIB PROVINSI BANTEN

Hingga 21 Desember, Pemprov Beri Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN