KOTA SURABAYA

Tarif Pajak Hiburan Direncanakan Turun Jadi 20%

Awwaliatul Mukarromah | Jumat, 20 Januari 2017 | 10:38 WIB
Tarif Pajak Hiburan Direncanakan Turun Jadi 20%

SURABAYA, DDTCNews – Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kajian tentang rencana kebijakan menurunkan tarif pajak hiburan dari 50% menjadi 20%.

Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah Herlina Harsono Njoto mengatakan hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari usulan Pemkot untuk menurunkan pajak hiburan yang sesuai Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Jika diturunkan harapannya ada multiplayer effect," terangnya, Kamis (19/1).

Baca Juga:
Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Herlina menganalogikan jika pajak hiburan pada 2016 nilainya Rp100 miliar, maka menurutnya, apabila pajaknya diturunkan, cara untuk mencapai pendapatan sebesar itu dengan mendorong orang agar datang ke tempat hiburan.

"Namun jika pajak turun, sedangkan tarif tetap, akan menguntungkan pengusaha. Pajak dan tarif jika sama-sama turun baru menimbulkan multiplayer effect," paparnya.

Ketua komisi A ini mengatakan apabila banyak tempat hiburan yang murah, akan mendorong orang untuk datang ke tempat tersebut. Meskipun menurutnya, komoditi bagi Pemkot Surabaya bukan hanya semata-mata berasal dari sektor hiburan dewasa.

Baca Juga:
Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Di sisi lain, kebijakan Pemkot Surabaya menurunkan pajak hiburan, tak selaras dengan muatan pada peraturan perundangan. "Sebenarnya menurut Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak hiburan dewasa bisa sampai 75%,” tandasnya.

Herlina menambahkan, sebenarnya dirinya juga merasa khawatir, jika mendorong orang untuk datang ke tempat hiburan dewasa. Pasalnya, di tempat hiburan dewasa terkadang menyediakan fasilitas prostitusi.

"Hal itu tentu bertentangan dengan semangat walikota yang getol memberantas praktik prostitusi," tegasnya seperti dilansir Beritajatim.com.

Karena itu, pada Senin (23/1) depan, DPRD akan memanggil beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna membahas Raperda Pajak Daerah tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 08:30 WIB PERPRES 4/2025

Resmi! Samsat Kini Turut Kelola Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan

Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak