KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Dian Kurniati | Kamis, 02 Februari 2023 | 17:30 WIB
Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Ilustrasi. Petugas menunjukan barang bukti sitaan hasil transaksi rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (28/11/2022). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berkomitmen menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal sejalan dengan kebijakan kenaikan tarif cukai sebesar rata-rata 10% pada tahun ini.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan DJBC akan memastikan kebijakan kenaikan tarif cukai tersebut tidak diikuti dengan peningkatan peredaran rokok ilegal di masyarakat.

"DJBC berkomitmen akan meningkatkan cakupan, akurasi, dan intensitas operasi pemberantasan rokok ilegal," katanya, dikutip pada Kamis (2/2/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Nirwala menuturkan kegiatan pemberantasan rokok ilegal telah menjadi agenda tahunan bagi DJBC dan instansi vertikal di seluruh Indonesia. Menurutnya, kegiatan tersebut bakal lebih dioptimalkan pada tahun ini.

Tahun lalu, DJBC telah melaksanakan 39.715 penindakan atau naik 36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 29.119. Dari kegiatan tersebut, nilai barang hasil penindakan ditaksir mencapai Rp22,4 triliun.

Penindakan terbesar dilakukan terhadap barang kena cukai berupa produk hasil tembakau atau rokok ilegal, yaitu sebesar 54%. Jumlah rokok yang ditegah mencapai 574,37 juta batang dengan tangkapan terbesar berasal dari jenis sigaret kretek mesin sebanyak 480,38 juta batang.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Di sisi lain, realisasi penerimaan dari cukai hasil tembakau sepanjang 2022 mencapai Rp218,62 triliun atau tumbuh 16%. Kinerja tersebut salah satunya dipengaruhi implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai.

Menurut Nirwala, langkah pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal akan terus berjalan untuk melindungi masyarakat dari bahaya barang-barang ilegal, sekaligus mengamankan penerimaan negara.

"Selain itu, DJBC juga akan mengaktualisasikan pengawasan rokok ilegal yang sifatnya preventif dan preemptive melalui penelitian dokumen cukai guna menciptakan mekanisme early warning," ujarnya.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Melalui PMK 191/2022, pemerintah mengatur kenaikan tarif cukai rokok beserta batasan HJE minimumnya pada 2023 dan 2024. Tarif cukai rokok rata-rata naik 10% setiap tahun pada 2023 dan 2024. Khusus sigaret kretek tangan (SKT), kenaikan tarif cukainya maksimal 5%.

Pemerintah juga menetapkan tarif cukai dan HJE minimum produk rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) melalui PMK 192/2022. Tarif cukai REL dan HPTL ditetapkan naik rata-rata sebesar 15% pada 2023 dan 6% pada 2024. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN