ISRAEL

Target Terpenuhi, Tarif Pajak Akan Dipangkas

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Juli 2016 | 09:48 WIB
Target Terpenuhi, Tarif Pajak Akan Dipangkas

YERUSSALEM, DDTCNews – Menteri Keuangan Israel Moshe Kahlon berencana memangkas tarif PPh badan dan orang pribadi pada tahun anggaran 2017, namun rencana ini ditentang oleh para pejabat di divisi anggaran.

Kahlon berargumentasi pemerintah mampu untuk menurunkan tarif pajak, lantaran hingga saat ini pendapatan yang diterima telah melebihi target yang ditentukan tahun ini.

“Dalam setengah tahun pertama, pendapatan pajak naik sekitar 6,4% hingga mencapai NIS42,3 miliar atau Rp480 triliun. Pendapatan tersebut NIS4 miliar lebih besar dari yang telah diprediksikan oleh divisi anggaran,” ujar Kahlon.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Kahlon mengatakan akan mengurangi tarif PPh orang pribadi sebesar 1% mulai tahun depan dengan tujuan meringankan beban pajak kelas menengah dan keluarga-keluarga miskin untuk meningkatkan daya beli mereka.

Selain itu, Kahlon juga ingin memangkas tarif PPh badan menjadi 23% atau 23,5% dari tarif sebelumnya sebesar 25% untuk membantu para eksportir menjaga biaya mereka tetap rendah di saat nilai tukar shekel yang tinggi, dan membantu menarik perusahaan-perusahaan asing berinvestasi ke Israel.

Berbeda dengan beberapa pejabat di Kementerian Keuangan lainnya yang sangat mendukung rencana Kahlon, divisi anggaran keuangan justru menentang rencana tersebut. Menurut divisi anggaran pada tahun 2017 dan 2018 nanti pemerintah akan membutuhkan biaya yang besar untuk mendanai pengeluaran negara.

Baca Juga:
Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

“Tidak ada diskusi lebih lanjut yang akan dilakukan terhadap pemangkasan tarif pajak ini karena masih banyak yang harus diutamakan untuk mengatasi permasalahan guna menutupi lubang anggaran di tahun 2017-2018 mendatang,” kata salah seorang juru bicara divisi anggaran.

Walau demikian, Kahlon telah mengajukan proposal pemangkasan tarif pajak kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Seperti dikutip haaretz.com, Kahlon sangat yakin divisi anggaran dapat menutup defisit anggaran tahun 2017-2018 seperti yang sudah dilakukkannya pada tahun-tahun sebelumnya.

"Diproyeksikan pendapatan pajak di 2017 bisa mencapai NIS290,2 miliar dan NIS305,2 miliar pada 2018," katanya.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tunggu Aturan, PPN Makanan-Jasa Premium Tak Langsung Berlaku 1 Januari

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP