Tambal Defisit, Dispenda Bidik PBB Perumahan

SAMARINDA, DDTCNews – Guna menambal lubang defisit anggaran yang besar, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Samarinda bakal membidik perumahan, peti kemas dan bandara dalam menambah pemasukan. Menyusul dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahunnya selalu tembus meski targetnya dinaikkan.

Kabid Penagihan Dispenda Samarinda Mukhlis mengatakan sejak PBB diambil alih pemkot dari pemerintah pusat, PBB mengalami kenaikan signifikan. Potensinya yang besar disebabkan oleh wajib PBB di Samarinda yang ada lebih dari 200 ribu orang.

“Waktu dipegang pemerintah pusat hanya 50 karyawan yang bekerja. Saat dipegang pemkot, kami kerja sama dengan RT, lurah, dan camat yang lebih tahu kondisi lingkungan masing-masing,” ucapnya, beberapa waktu lalu.

Target yang ditetapkan untuk PBB tahun 2016 ini yakni sebesar Rp45 miliar. Target tersebut lebih tinggi dari target pajak parkir yang mestinya bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi PAD karena perputarannya yang cukup tinggi.

Sejak tahun 2012 realisasi penerimaan PBB selalu memenuhi target, yang sangat signifikan terjadi pada 2014 di mana realisasi penerimaannya tembus hingga mencapai 125,73%. Ini disebabkan pemkot mengelola langsung dan memperoleh keuntungan untuk daerahnya sendiri, sehingga untuk menetapkan kenaikan target menjadi lebih mudah.

Adanya kenaikan target PBB tiap tahunnya, tidak membuatnya cemas. Pasalnya selama didukung camat dan lurah, PBB tetap menjadi primadona pajak daerah. “Duitnya digunakan untuk pengecoran jalan. Dengan jalan dicor, tentu harga properti naik. Jadi, saling menguntungkan,” ucap Mukhlis.

Menurutnya, perhitungan PBB disesuaikan dengan kondisi properti tersebut. Selain itu, lokasi juga menentukan harga NJOP untuk menetapkan pengenaan PBB.

Saat ini, seperti dilansir dalam kaltim.prokal.co, Dispenda Samarinda memprioritaskan PBB pada SPBU, mal, pertokoan, dan hotel. Sebab potensinya besar. Mukhlis menegaskan bakal membidik perumahan. Selain itu, bandara dan peti kemas juga menjadi salah yang disinyalir akan dikenakan PBB.

“PBB Balikpapan itu besar karena Pertamina dan bandara. Kita belum ada potensi seperti yang diterapkan di Balikpapan. Kalau bandara sudah jadi objek pajak kita berani naikkan target,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Samarinda Sarwono menerangkan, pendapatan asli daerah (PAD) itu sumbernya ada dua, retribusi dan pajak. Maka dari keduanya mesti ada yang bisa diandalkan terlebih dalam keadaan defisit seperti ini.

“Untuk memacu potensi yang ada pada pajak, coba tengok bahwa di Samarinda masih banyak potensi pajak yang belum digali. Salah satunya PBB. Samarinda merupakan kota yang berkembang. Banyak hamparan bidang tanah yang datanya belum ter-update,” tutur Sarwono. (Amu)