Takut Dipolitisasi, Sri Mulyani Tahan Rilis Insentif Fiskal Baru

JAKARTA, DDTCNews – Eskalasi suhu politik jelang pemilihan umum membuat otoritas fiskal berhati-hati dalam merilis kebijakan baru. Setiap kebijakan yang diambil berisiko menjadi komoditas politik sehingga bisa dipersepsikan jauh dari esensi sebenarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai rencana formulasi kebijakan fiskal udah ada di tangan otoritas. Namun, dia tidak mau buru-buru merilis kebijakan tersebut kepada publik. Pemilihan waktu, menurutnya, sangat krusial di tengah hajatan pesta demokrasi.

“Kami sudah lakukan dialog untuk segmen khusus, misalnya dengan sektor properti. Kita sudah formulasikan, tinggal tunggu pengumuman. Kalau sekarang ngomong apa saja bisa dipolitisasi,” katanya dalam Dialog Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (19/2/2019).

Selain kebijakan di sektor properti, terobosan fiskal juga tengah disusun untuk sektor usaha hotel dan pariwisata. Dengan demikian, dalam waktu singkat, kebijakan fiskal dapat meningkatkan ekonomi di dua sektor jasa tersebut.

Kondisi yang serupa juga melatarbelakangi rencana kebijakan pajak untuk sektor vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Pemerintah sudah mempersiapkan finalisasi berupa pengurangan pajak untuk pelaku usaha yang menjalankan pendidikan vokasi dan mengembangkan litbang.

“Kita dengar visi Kemenperin soal industri 4.0. Tax deductible untuk vokasi dan riset sedang disusun bagaimana dukungan dalam perpajakannya. Ini sedang berjalan dan terus diakselerasikan,” imbuh Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan terlaksananya berbagai kebijakan fiskal pada tahun ini mempunyai landasan yang kuat. Suasana ekonomi yang lebih stabil menjadi modal bagus bagi otoritas fiskal.

“Kita sudah buat APBN yang sehat dan stabil, meskipun di tengah gejolak tahun lalu. Sekarang, kita harus lanjutkan untuk untuk tumbuh sehat, kuat, stabil, bekelanjutan, dan berkeadilan,” jelasnya. (kaw)