VIETNAM

Tak Punya Rekening Bank, Otoritas Pajak Kesulitan Tarik Pajak Uber

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Februari 2018 | 14:17 WIB
Tak Punya Rekening Bank, Otoritas Pajak Kesulitan Tarik Pajak Uber

HO CHI MINH, DDTCNews – Sengketa pajak antara otoritas pajak Kota Ho Chi Minh dengan perusahaan taksi daring, Uber terus berlanjut. Sebelumnya Uber melayangkan tuntutan ke pengadilan karena langkah otoritas pajak untuk mengintip rekening bank milik perusahaan asal Belanda tersebut.

Kini, setelah pengadilan setempat menolak tuntutan Uber terhadap otoritas pajak. Penagihan pajak menjadi pelik lantaran Uber tidak memiliki satu pun rekening atas nama perusahaan yang terdaftar di Vietnam.

Sengketa bermula kala otoritas pajak pajak meminta lima bank lokal untuk membantu mengumpulkan tagihan pajak Uber sebesar US$ 2,34 juta atau setara dengan Rp31 miliar. Tuntutan pun dilayangkan Uber atas kebijakan tersebut meski ditolak pengadilan karena perusahaan tidak memiliki status hukum yang kuat untuk kasus semacam ini.

Baca Juga:
Stabilkan Ekonomi, Vietnam Perpanjang Diskon Pajak Lingkungan Atas BBM

Dalam putusan pengadilan tersebut, Uber Vietnam diminta untuk melunasi kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak, bukannya mengalihkan keuntungan ke kantor pusatnya di Belanda. Namun sebulan berlalu, tidak ada satu dolar pun yang masuk ke kas otoritas pajak sebagai pembayaran pajak Uber.

Menyikapi polemik Uber tersebut, Wakil Menteri Keuangan Vu Thi Mai mengatakan, perlunya perombakan aturan pajak untuk mengakomodasi perkembangan bisnis digital seperti Uber.

“Pihak berwenang Vietnam sedang meninjau undang-undang untuk mengidentifikasi cara-cara lain dalam mengumpulkan pajak,” katanya Jumat (2/2).

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sementara itu, Uber menyatakan kegiatan bisnisnya di Vietnam sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam keterangannya perusahaan mengaku telah membayar kewajiban pajaknya sebesar US$584.000 atau Rp7,9 miliar.

Perusahaan sempat melayangkan keluhan resmi kepada Kementerian Keuangan Vietnam jika tagihan pajak yang mencapai US$2,34 juta itu tidak sesuai dengan skema ketentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Belanda dan Vietnam.

“Uber Vietnam menegaskan bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya di Vietnam dan secara ketat mengikuti panduan dari petugas pajak untuk membayar kewajiban pajak atas nama Uber B.V.,” tutup rilis Uber dilansir Vietnam Net. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi