Stabilkan Ekonomi, Vietnam Perpanjang Diskon Pajak Lingkungan Atas BBM

HANOI, DDTCNews - Majelis Nasional Vietnam menyetujui usulan perpanjangan pemotongan tarif pajak lingkungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Majelis Nasional telah menerbitkan keputusan mengenai pemotongan pajak lingkungan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Dalam keputusan tersebut, disetujui secara bulat pemotongan pajak lingkungan atas BBM diberikan untuk setahun lagi.

"Pemotongan pajak, yang akan berakhir pada 1 Januari 2025, akan berlanjut selama 1 tahun lagi hingga 31 Desember," bunyi keputusan Majelis Nasional, dikutip pada Senin (30/12/2024).

Pemotongan tarif pajak lingkungan atas BBM menjadi bagian dari upaya mendukung ekonomi setelah pandemi Covid-19. Pemotongan tarif pajak ini berlaku untuk bensin, bahan bakar pesawat, minyak tanah, dan pelumas.

Sebelumnya, tarif pajak lingkungan di Vietnam ditetapkan senilai VND4.000 atau sekitar Rp2.538 per liter untuk bensin (tidak termasuk etanol), VND3.000 atau Rp1.904 per liter untuk bahan bakar pesawat, VND2.000 atau Rp1.269 per liter untuk solar, VND1.000 atau Rp634 per liter untuk minyak tanah, VND2.000 per liter untuk minyak mazut, serta VND2.000 per liter atau kilogram untuk minyak pelumas.

Menteri Keuangan Nguyen Van Thang sempat menyatakan penghentian pemotongan tarif pajak lingkungan dapat berdampak negatif pada perekonomian. Pajak lingkungan yang lebih tinggi untuk bensin, minyak tanah, dan pelumas akan meningkatkan harga produk eceran, yang memberikan tekanan inflasi serta berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pun mengusulkan perpanjangan pemotongan tarif pajak lingkungan selama 1 tahun lagi menjadi senilai VND2.000 atau Rp1.269 per liter untuk bensin (tidak termasuk etanol), VND600 atau Rp380 per liter untuk minyak tanah, VND1.000 atau Rp634 per liter untuk bahan bakar pesawat, solar, minyak mazut, serta minyak pelumas.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengendalikan inflasi, memastikan stabilitas ekonomi makro, dan meringankan beban ekonomi pada pelaku usaha dan masyarakat.

Ketua Komite Keuangan dan Anggaran DPR Le Quang Manh menegaskan sebagian besar anggota komite mendukung pemotongan tarif pajak lingkungan selama setahun lagi. Namun, DPR meminta pemerintah tetap mempersiapkan langkah guna memastikan pengurangan pajak ini tidak memengaruhi estimasi APBN 2025, yang sebelumnya juga telah disetujui DPR.

Sementara itu, Ketua Komite Hukum Majelis Nasional Hoang Thanh Tung menyarankan pemerintah melakukan studi dan meninjau kebijakan saat ini serta menilai dampaknya untuk menentukan apakah penurunan tarif pajak lingkungan dapat berlanjut pada 2026. Menurutnya, pencabutan pemotongan pajak harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap, dengan memberi waktu bagi pelaku usaha dan masyarakat menyesuaikan diri.

Dilansir vietnamplus.vn, Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man turut mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan jadwal kenaikan pajak secara bertahap untuk akhirnya menerapkan tarif normal. Dia menekankan perlunya tarif pajak yang selaras dengan prinsip-prinsip pajak perlindungan lingkungan, mencerminkan tren harga minyak mentah global, serta memenuhi komitmen internasional Vietnam untuk melindungi lingkungan dan memerangi perubahan iklim. (sap)