PROVINSI DKI JAKARTA

Tak Optimal, Empat Jenis Pajak Ini Jadi Soroton

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Maret 2017 | 10:31 WIB
Tak Optimal, Empat Jenis Pajak Ini Jadi Soroton

JAKARTA, DDTCNews – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai penerimaan daerah dari empat jenis pajak yakni restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir di Ibu kota masih belum optimal.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar mengatakan penerimaan dari keempat jenis pajak tersebut masih jauh dari yang diharapkan dan tidak pernah mencapai target.

“Kita minta penerimaan daerah dari empat jenis pajak ini agar lebih optimal lagi. Instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pajak,” tegasnya, Jumat (10/3).

Baca Juga:
Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

James mengungkapkan berdasarkan temuan di lapangan saat ini, masih banyak pengusaha restoran, hotel dan tempat hiburan yang tidak konsisten dalam melaporkan penarikan pajak dari konsumen.

“Para pemilik usaha menggunakan dua pembukuan. Namun, dari pembukuan tersebut hanya sebagian saja penarikan pajak dari konsumen yang dilaporkan,” pungkasnya seperti dikutip dari Berita Jakarta.

James juga meminta agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dapat menata kembali pajak parkir di Ibu kota. Pasalnya, masih banyak parkir liar yang terjadi di Jakarta sehingga banyak penerimaan yang tidak masuk ke dalam kas daerah.

“Penerimaan daerah dari keempat jenis pajak itu dinilai seharusnya bisa melampaui target yang telah ditetapkan APBD DKI Jakarta 2017. Ini harus segera dibenahi agar target penerimaan pajak parkir tercapai hingga akhir 2017,” tandasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Pemkab Kutai Kartanegara

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi