Tak Bisa Buat Perda, Pajak DOB Papua Dipungut Berdasarkan Pergub

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan pejabat-pejabat dari daerah otonom baru (DOB) Papua, awal pekan ini. Mereka dikumpulkan dalam rangka membahas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan DOB perlu segera menetapkan dasar pemungutan PDRD di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Masalahnya, DOB belum bisa membentuk peraturan daerah (perda) PDRD karena belum memiliki DPRD.

"Oleh karena itu, pertemuan kali ini untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut," kata Fatoni, dikutip pada Sabtu (29/7/2023).

Dari pertemuan ini, disepakati bahwa pemungutan PDRD di 4 DOB dilakukan berdasarkan peraturan gubernur (pergub) sampai dengan dibentuknya perda. Hal ini dipandang sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) dari undang-undang yang menjadi dasar pembentukan keempat DOB.

Pergub PDRD ditandatangani oleh penjabat gubernur dan akan dibentuk perda pada DPRD telah dibentuk berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Berdasarkan kesepakatan rapat hari ini, dasar hukum pemungutan PDRD pada DOB yaitu dengan pergub sampai dengan terbentuknya DPRD dengan memedomani ketentuan pada undang-undang pembentukan daerah masing-masing," ujar Fatoni.

Kehadiran pergub PDRD pada setiap daerah diharapkan dapat membantu masing-masing DOB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk diketahui, seluruh pemda harus menyesuaikan perda PDRD di daerahnya di UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) paling lambat pada 5 Januari 2024.

Setelah raperda PDRD disusun, Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan evaluasi terhadap raperda dimaksud. Kemendagri berwenang menguji kesesuaian raperda dengan UU HKPD, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Kemenkeu berwenang menguji kesesuaian raperda dengan kebijakan fiskal nasional. (sap)