Susun RUU APBN 2024, Sri Mulyani Ungkap Fokus Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah saat ini tengah merampungkan penyusunan RUU APBN 2024. Nanti, RUU APBN 2024 tersebut akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR pada 16 Agustus 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden telah mengumpulkan para menteri dalam rapat kabinet untuk mempersiapkan RUU APBN 2024 beserta nota keuangan. Dalam rapat itu, presiden meminta agenda-agenda pembangunan prioritas masuk dalam APBN 2024.

"Arahan Presiden agar berbagai program pembangunan prioritas nasional diselesaikan dengan baik dan tuntas," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Kamis (10/8/2023).

Sri Mulyani menuturkan bulan Agustus selalu menjadi bulan yang sibuk bagi pemerintah. Selain memperingatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, presiden juga harus menyampaikan RUU APBN tahun berikutnya.

Pada 16 Agustus 2023, Jokowi dijadwalkan menyampaikan RUU APBN beserta nota keuangan di depan sidang paripurna DPR.

RAPBN 2024 ini juga menjadi APBN terakhir yang disusun untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebelum pemerintahan berganti.

Dalam rapat kabinet, Jokowi telah menyampaikan beberapa arahan di antaranya meminta para menteri untuk mewaspadai perkembangan geopolitik, serta perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Program Peningkatan Kualitas SDM

Jokowi juga meminta RUU APBN 2024 dapat mengakomodasi program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui reformasi pendidikan dan kesehatan serta jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.

Tak hanya itu, presiden juga mendorong kemampuan dan kompetensi pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia, untuk terus ditingkatkan sehingga mampu bekerja dengan jaminan penghasilan dan keamanan yang baik.

Sri Mulyani menyebut Indonesia mampu pulih dari pandemi Covid-19 dan terus menjaga ekonomi tumbuh di atas 5% selama 7 kuartal berturut turut.

APBN menjadi instrumen pemulihan ekonomi yang penting dan akan terus mendukung pembangunan seluruh pelosok Indonesia sekaligus perbaikan kesejahteraan rakyat.

"APBN perlu terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya dan diperkuat efektivitas dan akuntabilitasnya agar terus menjadi instrumen pembangunan yang andal," ujarnya. (rig)