AMERIKA SERIKAT

Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Juni 2019 | 11:43 WIB
Surati Kandidat Presiden 2020, Miliarder: Pajaki Kami Lebih Banyak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Belasan miliarder Amerika Serikat menyerukan pajak baru atas kekayaan ekstrem. Pajak baru itu untuk memerangi ketimpangan pendapatan.

Seruan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada para kandidat presiden 2020. Sebanyak 19 miliarder yang mendatangani surat tersebut, termasuk George Soros, Abigail Disney, hingga co-founder Facebook Chris Hughes.

“Amerika memiliki tanggung jawab moral, etika, dan ekonomi untuk lebih memajaki kekayaan kita,” tegas para miliarder tersebut, seperti dikutip pada Selasa (25/6/2019).

Baca Juga:
Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Kenaikan pajak kekayaan itu difokuskan untuk secara substansial mendanai investasi baru di sektor-sektor ramah lingkungan, pengasuhan anak secara universal, pengurangan student loan debt, perbaikan infrastruktur, hingga keringanan pajak untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Pemungutan pajak kekayaan, menurut mereka, menjadi kepentingan nasional. Paak moderat pada orang terkaya Amerika Serikat ini diklaim mendapat dukungan dari mayoritas orang. Pungutan pajak ini diperkirakan akan menghasilkan penerimaan sekitar US$3 triliun selama 10 tahun.

Proposal ini kemungkinan akan mendapat dukungan luas dari para kandidat presiden dari Partai Demokrat. Seperti diketahui, Senator Elizabeth Warren mengusulkan pajak 2% untuk kekayaan lebih dari US$50 juta dan 3% untuk kekayaan lebih dari US$1 miliar.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Calon presiden itu memperkirakan pengenaan pajak dalam aset – termasuk saham, obligasi, kapal pesiar, mobil, dan karya seni – akan memengaruhi 75.000 keluarga. Pajak tersebut akan menghasilkan US$2,75 triliun dalam 10 tahun.

Dalam langkah terkait pada hari Senin, Senator Bernie Sanders mengumumkan rencana untuk menghapus US$1,6 triliun dalamstudent loan debt. Dijuluki ‘The College for All Act’, proposal ini melangkah lebih jauh dari rencana Warren yang membatasi pengampunan utang US$50.000 dan tidak berlaku bagi oran berpenghasilan lebih dari US$250.000.

Inisiatif tersebut berdiri pada premis yang sama yakni distribusi kekayaan yang tidak merata diperburuk oleh beban pajak yang tidak merata di seluruh spektrum pendapatan. Surat kepada kandidat presiden ini mengikuti kekhawatiran publik yang sangat kaya tentang meningkatnya ketidaksetaraan.

Baca Juga:
Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Pada April 2019, Ray Dalio, pendiri Bridgewater menyatakan kekhawatiran tentang kesenjangan ketimpangan pendapatan. Kesenjangan menganga antara orang kaya dan miskin adalah ‘darurat nasional yang menimbulkan risiko eksistensial bagi Negeri Paman Sam.

“Saya percaya bahwa semua hal baik yang dibawa ke ekstrem dapat merusak diri sendiri dan bahwa segala sesuatu harus berevolusi atau mati. Ini sekarang berlaku untuk kapitalisme,” katanya, seperti dilansir The Guardian.

Sebuah analisis dari laporan Federal Reserve menemukan 1% orang terkaya Amerika Serikat telah melihat kekayaan bersih mereka tumbuh US$21 triliun selama 30 tahun terakhir. Sementara itu, kekayaan penduduk 50% terbawah turun US$900 miliar. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak